MUI Buka Suara soal Dugaan Bisnis Tes PCR: Itu Kezaliman

Jakarta, law-justice.co - Publik Tanah Air saat ini tengah diramaikan terkait beberapa pejabat yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR di Indonesia.

Adapun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah pejabat kabinet Presiden Jokowi dicurigai terkait dalam bisnis itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis membuka suara. Kata dia, bisnis (dagang) merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam.

Meski demikian, Cholil menegaskan bahwa mengeksploitasi pandemi Covid-19 untuk bisnis pribadi melalui tes PCR adalah pasti sebuah kezaliman.

"Bisnis itu sunnah Nabi saw. Tapi mengeksploitasi Covid-19 untuk bisnis PCR bahkan sengaja bikin kebijakan untk kepentingan bisnis pribadi itu pasti kezhaliman," ujar Cholil di Twitternya, seperti dilihat pada Selasa (2/11/2021).

Lebih lanjut, Cholil berharap agar tes PCR benar-benar demi kepentingan kesehatan masyarakat.

"Berharap tes antigen/PCR benar2 utk kepentingan kesehatan, jangan sampai lebih cenderung pada kepentingan bisnsinya," katanya.

Sebelumnya, ihwal dugaan keterlibatan `orang Jokowi` dalam bisnis PCR diungkapkan oleh Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto di akun facebooknya.

Edy pun membeberkan beberapa nama di antaranya i Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menjelaskan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Kemudian, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.