Fumio Kishida PM Jepang Baru, Pendukung Resolusi China Atas Uighur

Jepang, law-justice.co - Fumio Kishida resmi terpilih menjadi perdana menteri Jepang berdasarkan hasil pemungutan suara parlemen pada hari ini, Senin (4/10).

Kishida resmi keluar sebagai pemenang pemungutan suara setelah mengalahkan kandidat lainnya, yaitu dari kubu oposisi, Yukio Edano.

Dia dengan mudah memenangkan pemungutan suara di majelis rendah parlemen dengan perolehan suara 311. Sementara itu, Yukio hanya mengantongi 124 suara.

"Kami menunjuk Fumio Kishida sebagai perdana menteri," ujar ketua Majelis Rendah parlemen Jepang, Tadamori Oshima, usai pemungutan suara, seperti dikutip AFP.

Tak lama setelah itu, majelis tinggi parlemen juga menggelar pemungutan suara. Mereka pun menyetujui Kishida sebagai PM Jepang yang baru.

Kihsida melemparkan salam kepada sesama anggota parlemen usai pemungutan suara, tapi tak memberikan pernyataan.

Ia memang sudah diprediksi kuat bakal menjadi PM setelah menang dalam pemilihan ketua partai berkuasa, LDP pada pekan lalu. Pemenang pemilu partai berkuasa memang biasanya menjadi PM karena LDP memegang mayoritas suara parlemen.

Sebelumnya, Kishida sudah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sebagai perdana menteri.

"Saya kira, ini akan menjadi awal baru dalam arti yang sebenarnya. Saya ingin menghadapi tantangan dengan kemauan yang kuat dan tekad yang kuat menghadapi masa depan," katanya.

Kishida diperkirakan tak akan mengubah secara signifikan kebijakan pemerintah sebelumnya.

Ia akan mengungkapkan kabinet barunya dalam waktu dekat. Beberapa media lokal menyebut, ia akan mempertahankan beberapa menteri pemerintahan sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, dan Menteri Pertahanan, Nobua Kishi, diperkirakan akan tetap menduduki posisinya.

Sementara itu, posisi Menteri Keuangan dilaporkan akan dijabat oleh Shunichi Suzuki. Ia menggantikan saudara iparnya sendiri, Taro Aso.

Suzuki merupakan politikus veteran dan putra mantan perdana menteri. Di pemerintahan sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Olimpiade dan Menteri Lingkungan.

Kabinet di era Kishida juga disebut akan melibatkan tiga perempuan, di antaranya Seiko Noda. Ia akan bertangung jawab menangani penurunan angka kelahiran Jepang.

Jabatan menteri vaksin dan menteri digital juga diberikan kepada perempuan. Beberapa anggota kabinet ini merupakan orang baru di jajaran kementerian.

"Kabinet Kishida bertujuan seimbang dengan pertimbangan yang diberikan kepada faksi-faksi besar, anggota parlemen muda, dan negara-negara tetangga," tulis kepala ekonom Sekuritas SMBC Nikki, Junichi Makino.

"Ini adalah jenis formasi kabinet yang mencerminkan Kishida, yang bekerja untuk tidak menciptakan musuh."

Dalam kepemimpinannya, Kishida akan menghadapi banyak tantangan, mulai dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi hingga ancaman militer dari Korea Utara dan China.

Dia juga akan memimpin LDP dalam pemilihan umum yang harus digelar dengan tenggat November. Media lokal melaporkan, Kishida diperkirakan akan mengadakan pemungutan suara pada 31 Oktober, beberapa minggu lebih awal dari rencana sebelumnya.

Partai yang berkuasa dan partai koalisinya diperkirakan akan mempertahankan kekuasaan. Namun, koalisi juga bisa rentan kehilangan beberapa kursi karena publik tidak senang dengan tanggapan pemerintah terhadap virus corona.

Kampanye kepemimpinan Kishida menekankan rencananya untuk memperbaiki kesalahan langkah pemerintah sebelumnya dalam penanganan pandemi, termasuk janji untuk melepaskan stimulus ekonomi baru.

Sebagian besar wilayah di Jepang berada di bawah status darurat pandemi di tahun ini. Namun pekan ini, akhirnya sejumlah pembatasan dicabut karena penurunan kasus Covid-19.

Jepang juga sudah memvaksinasi sekitar 60 persen penduduknya. Namun, muncul kekhawatiran bahwa sistem perawatan kesehatan negara itu dapat dengan mudah kewalahan saat menghadapi gelombang baru.

Secara khusus, Kishida juga ingin memperkuat penjaga pantai Jepang dan mendukung resolusi yang mengutuk perlakuan China terhadap etnis minoritas Uighur. Dia ingin menunjuk seorang pembantu perdana menteri untuk memantau situasi hak asasi manusia.