Untuk Proyek Ibu Kota Baru, Kemenkeu Mulai Petakan Aset Negara

Jakarta, law-justice.co - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mulai memetakan pemanfaatan baru di Kalimantan Timur.

Pemanfaatan aset ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam menerapkan kebijakan monetisasi atau mengubah aset menjadi alat bayar.

"Pada saat ini masih dilakukan pemetaan mana yang bisa dimonetisasi untuk pembiayaan ibu kota negara yang baru," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (2/9).

Rio, sapaan akrabnya, menjelaskan ada dua cara untuk mendapatkan monetisasi. Pertama, dengan melakukan pemanfaatan aset yang sudah ada.

Kedua, melalui pemindahtanganan aset tersebut. Kendati begitu, ia mengatakan pemerintah belum memutuskan aset mana yang akan digunakan lebih dulu dari dua opsi monetisasi ini.

"Pada akhirnya, itu sangat bergantung pada sequence dari instansi mana yang lebih dulu akan pindah ke ibu kota negara baru, sehingga nanti kita bisa punya rencana dari monetisasi tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Rio menyatakan sebenarnya pemerintah sudah sempat melakukan diskusi dengan para pelaku pasar untuk melihat minat mereka terhadap aset negara yang akan dimanfatkan untuk ibu kota negara baru. Tapi, ia belum bisa membagi hasilnya kepada publik.

"Intinya selalu sequence-nya akan kami perhatikan," imbuhnya.

Sebelumnya, Rio sempat memastikan bahwa proyek ibu kota negara baru terus berjalan, meski belum dianggarkan di APBN.

Proses itu, sambungnya, berupa diskusi antara Kemenkeu dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.