Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN Nusantara Tahun 2022-2042, dikutip Jumat (13/5), empat jalur kereta api tersebut dibagi ke dalam dua bagian, yaitu jaringan jalur kereta api antarkota dan jaringan jalur kereta api perkotaan.
Namun, menurutnya Putrajaya kurang enak untuk tempat tinggal. "Ibarat pohon, daunnya lebat buahnya jarang. Membosankan," imbuh Dahlan.
Hasil survei terbaru Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas mengungkap mayoritas responden menilai pemerintah lebih fokus membangun ibu kota negara (IKN) dibanding memperbaiki ekonomi pascapandemi.
"Kami tentunya berharap nantinya Singapura akan ikut ambil bagian seperti halnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan China yang akan melakukan investasi di ibu kota negara yang baru," ungkap Luhut lewat rilis, Senin (21/3).
Representative Director & Chairman Softbank Ken Miyauchi menepis anggapan bahwa pembatalan investasi di megaproyek ibu kota baru tersebut karena alasan politik.
Menanggapi hal itu, Ekonom Senior, Faisal Basri menilai bahwa penggunaan dana PEN ini merupakan kejahatan yang luar biasa.
Tanah yang dijadikan sebagai lahan untuk calon ibu kota baru di Kalimantan Timur ternyata tak semuanya milik pemeirntah, tetapi juga milik pengusaha Sukanto Tanoto. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono yang mengatakan ada lahan pengusaha Sukanto Tanoto di daerah calon ibu kota baru kurang lebih 48 ribu hektare.
Persoalan pindah Ibu Kota Negara (IKN) memang tengah menjadi sorotan publik. Dalam hal ini, Emha Ainun Najib atau Cak Nun juga turut mengomentari perihal IKN.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat menyebut empat nama untuk memimpin Ibu Kota Negara baru sebagai Kepala Otorita Nusantara. Keempat orang tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, dan Tumiyana.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membeberkan fakta bahwa sebanyak 171 wilayah kecamatan di Indonesia hingga saat ini belum dilengkapi fasilitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) akibat pengaruh pemekaran wilayah.