Meski Pandemi Corona, Luhut: Persiapan Ibu Kota Baru Jalan Terus!
"Saat ini pemindahan ibu kota masih on track. Kami dan Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dengan investor dan mitra join venture untuk pemindahan ibu kota," ujar Jodi.
Kader Gerindra Minta Anggaran Ibu Kota Baru Dialihkan Atasi Corona
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono usul agar sejumlah dana di beberapa pos pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 dialihkan untuk penanganan virus corona atau Covid-19.
Jokowi Wajib Paham Tanah Negara Itu Dikuasai Bukan Dimiliki Tuk Dijual
Iwan lantas mengurai bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria, tidak ada pasal yang menyebut negara punya hak milik atas tanah. Adapun tanah yang bisa diperjualbelikan adalah tanah yang bersertifikat dimiliki, bukan dikuasai.
Ahok Nominasi Pimpin IKN, FPI: Masak Koruptor Dicalonin Jadi Pejabat?
Menurut Ahmad Sobri Lubis, Ahok merupakan sosok yang memiliki persoalan dugaan keterlibatan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan tanah di Rumah Sakit Sumber Waras.
Ahok Nominasi `Gubernur` IKN Disebut Untuk Alihkan Perhatian Publik
Masuknya nama Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok jadi salah satu calon Kepala Badan Otorita di Ibukota Negara (IKN) dinilai hanya untuk memecah konsentrasi publik semata.
Ibu Kota Baru Hingga Omnibus Law Disebut Deal Politik Pilpres 2019
Hal itu disinyalir akibat modal besar yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu, yang kemudian `dikembalikan` dengan salah satunya adalah proyek pemindahan Ibukota Negara.
MAKI: Jokowi Tak Akan Libatkan KPK soal IKN, Khawatir Ahok Nggak Lolos
"Presiden Jokowi tidak lagi melibatkan KPK karena tahu kalau melibatkan KPK maka Ahok tidak lolos," ujarnya yang mencium gelagat Jokowi condong memilih mantan terpidana penistaan agama tersebut.
Soal Pemimpin Ibu Kota Baru, KPK Didesak Usut Rekam Jejak Calon
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengumumkan 4 kandidat atau calon yang bakal memimpin ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Agar tak hanya menjadi kewenangan Jokowi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun didesak untuk terlibat dalam mengusut rekam jejak dari para calonnya tersebut.