Kasus Covid-19 Meningkat 500%, Tim Mitigasi IDI Serukan PSBB Ketat

law-justice.co - Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan 5 Profesi Dokter meminta pemerintah pusat untuk menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyusul tingginya kasus Covid-19 sejak 17 Juni 2017.

Kasus COVID-19 semakin meningkat tajam. Per 17 Juni 2021 tercatat kasus Covid-19 sebanyak 12.624 dan menjadi di atas 20 ribu kasus pada tanggal 26 Juni 2021. Jika dibandingkan dengan data 15 Mei 2021, terjadi peningkatan kasus pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar lebih dari 500 persen, diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan COVID-19.

Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI dr Adib Khumaidi mengatakan, Bed occupation rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU sudah mencapai angka 90 persen. Setidaknya lebih dari 24 kabupaten/kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90 persen. BOR untuk ICU dari berbagai RS mendekati  bahkan ada yang melebihi angka 100 persen.

"Terjadi penumpukan pasien dan antrian panjang di banyak Instalasi Gawat Darurat di RS terutama di kota-kota besar. Bahkan banyak pasien yang meninggal saat tiba di IGD. Kondisi semakin memprihatikan dengan bertambahnya kasus pada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga perlu menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan tenaga untuk melakukan  pelayanan, keterbasaan fasilitas dan SDM yang menyebabkan RS kolaps," jelas dr Adib dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Berbagai varian baru Covid-19 sudah tersebar di berbagai kota, terutama varian Delta yang memiliki karakteristik lebih mudah menyebar, menyerang segala usia tanpa perlu ada komorbid, lebih memperberat gejala, lebih meningkatkan kematian dan menurunkan efektifitas vaksin.

"Kami tidak ingin Sistem Kesehatan Indonesia menjadi kolaps," imbuh dr Adib.

Selain PSBB ketat di seluruh wilayah pulau Jawa, Tim Mitigasi IDI dan Perhimpunan dokter-dokter spesialis juga menyerukan agar pemerintah atau pihak yang berwenang melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi untuk semua target populasi  termasuk untuk anak dan remaja.

"Melakukan Tracing dan Testing yang masif agar kasus ditemukan sedini mungkin, termasuk untuk anak dan remaja. Angka positivity rate dan jumlah tracing per 1000 orang per minggu sesuai dengan standar WHO dijadikan kinerja setiap Kepala Daerah," ujar dr Adib.