Jakarta, law-justice.co - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terus memberi bantuan dan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan (UMKM KP). Salah satunya pada daerah sentra perikanan penting di Indonesia, dengan pelepasan bantuan pakan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, Menado, Selasa (20/10).
Menteri Edhy memberikan secara simbolis pinjaman modal usaha kepada debitur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Pinjaman modal kerja ini sangat penting untuk menggerakkan ekonomi perikanan yang terdampak pandemi COVID-19. Selain melalui BLU, Menteri Edhy Prabowo juga mendorong akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
LPMUKP sendiri telah menyalurkan lebih dari Rp 20 Miliar pinjaman modal usaha kepada UMKM-KP di Provinsi Sulawesi Utara. Pada acara penyerahan pinjaman ini, KKP menggelontorkan pinjaman sebesar Rp 4,3 Miliar untuk pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
Pada kesempatan ini, LPMUKP juga memanfaatkan telah dibukanya penerbangan langsung ekspor ikan ke Jepang. LPMUKP memberikan pinjaman modal kerja kepada ekportir tuna segar di Sulawesi Utara.
Model bantuan ini salah satu jalan untuk membantu masyarakat pembudidaya dalam memperoleh pakan, ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Edhy menambahkan pihaknya sedang mengupayakan bantuan mesin pakan agar biaya produksi budidaya bisa lebih ditekan.
"Kalau ini didorong terus dari hulu sampai hilir ini akan jadi kekuatan ekonomi baru di sektor air tawar," katanya. Edhy mendorong BPBAT Tatelu untuk meningkatkan kuantitas produksi pakan karena wilayah kerjanya yang luas. Tidak hanya yang diproduksi mesin tapi juga pakan alami seperti cacing sutera dan maggot.
Dia mengatakan, peningkatan produksi perlu dilakukan untuk mengentaskan persoalan pakan seperti kelangkaan dan harga yang kerap dikeluhkan pembudidaya. "Saya tidak targetkan berapa jumlahnya. Selama masih bisa kita dorong untuk diperbanyak. Karena lahan masih cukup luas. Saya minta ini dimaksimalkan produksinya," ungkapnya.
Edhy menambahkan, pihaknya tengah mengupayakan penambahan balai perikanan di wilayah Timur untuk memperkuat peran BPBAT Tatelu. Idealnya setiap provinsi memiliki balai perikanan sendiri. "Semangat ke depan setiap provinsi ada satu balai. Sekarang sedang dirancang, mudah-mudahan 2022 bisa dibangun," tegasnya.
Sementara itu Direktur LPMUKP, Syarif Syahrial, menjelaskan pula bahwa selama periode COVID-19, LPMUKP telah menyalurkan pinjaman sekitar Rp 180 Miliar di seluruh Indonesia. Untuk memudahkan akses penyaluran pinjaman, LPMUKP juga melakukan relaksasi untuk proses pengajuan hingga pencairan pinjaman.
Proses ini dilakukan seluruhnya di daerah serta difasilitasi oleh tenaga pendamping LPMUKP. "Kami juga melakukan restrukturisasi pinjaman bagi nasabah kami yg terkena dampak COVID-19" tutup Syarif.