Jakarta, law-justice.co - Indonesia dipastikan sudah terjun ke jurang resesi setelah pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun 2020 diprediksi mengalami kontraksi lagi. Menurut Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), relawan Jokowi, hal itu disebabkan karena kepemimpinan Presiden Jokowi memble atau tak tegas.
Penyebab lainnya adalah karena gagalnya Menteri BUMN Erick Thohir mengelola BUMN.
"Kita sebagai kelompok pendukung Jokowi bertanya-tanya bagaimana mau memulihkan kondisi ekonomi kelola BUMN saja gagal," kata Ketua Baranusa Adi Kurniawan kepada law-jsutice.co, Kamis (24/9/2020).
Menurut dia, Kementerian BUMN menjadi sorotan penting terkait perannya dalam menopang negara yang sedang menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19. BUMN sebagai lembaga usaha negara juga seharusnya mampu menjadi benteng bagi pertahanan ekonomi nasional ketika negara sedang digoyang badai krisis ekonomi. Bukan malah sebaliknya, hanya membebani keuangan negara.
Namun nyatanya, beberapa perusahaan milik BUMN dinyatakan merugi hingga terbebani hutang dengan jumlah yang tidak sedikit. Beberapa perusahaan plat merah yang mengalami kerugian besar tersebut diantaranya :
1. PT Pertamina (Persero) merugi hingga mencapai Rp 11,2 triliun pada semester I 2020. Angka ini sangat mengejutkan dikarenakan diperiode yang sama 2019 perusahaan mencatat laba bersih Pertamina hanya sebesar Rp 9,6 triliun. Padahal, Pertamina sendiri tidak melakukan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disaat hampir semua negara menurunkan akibat menurunnya harga minyak dunia.
2. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) merugi hingga mencapai Rp 97,5 miliar atau turun 87,5% pada semester I 2020. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di situs media online cnbcindonesia.com, pendapatan anak usaha PT Pertamina ini turun hampir 18% dari tahun sebelumnya.
3. PT Garuda Indonesia (Persero) mencatat kerugiannya sebesar Rp 10,34 triliun pada semester I 2020.
4. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami kerugianhingga mencapai Rp 16,8 triliun (yang tercatat belum terhitung yang tidak tercatat).
Kerugian yang terjadi pada perusahaan asuransi milik negara ini disebabkan lantaran dikorupsi oleh sekelompok maling diantaranya, Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minerba Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya Periode Januari 2013-2018 Harry Prasetyo.
Lalu Direktur Utama Jiwasraya Periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, eks Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.
Menurutnya, sejumlah perusahaan plat merah di atas merupakan bukti bahwa saat ini BUMN telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengelola aset dan bisnis negara. Ketidakmampuannya ini sudah tergambar jelas BUMN tidak mampu menopang keuangan negara disaat negara sedang mengalami krisis.
"Untuk mengelola aset negara saja tidak mampu, bagaimana menopang keuangan negara," tambahnya.
Setelah membuat rugi, tanpa memiliki rasa malu kementerian BUMN yang saat ini dipimpin oleh Erick Thohir ini pun merongrong negara dengan meminta suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 117 triliun untuk menambal kerugian.
Dia mengatakan, tidak heran jika BUMN menjadi rugi bahkan menjadi banyak hutang. Pasalnya, sejak era orde baru berkuasa, BUMN sendiri bukan dijadikan ladang untuk memperkuat bisnis negara melainkan hanya dijadikan tempat memburu kekayaan bagi para pejabatnya.
Hal tersebut diperkuat dengan munculnya berbagai kasus korupsi hingga pejabat titipan tanpa ada perekrutan terbuka dengan seleksi yang ketat bagi anak bangsa yang memiliki kemampuan di bidangnya.
"Kasus korupsi di perusahaan plat merah tersebut sudah sering terkuak. Bahkan, isu titipan pejabat BUMN sudah menjadi rahasia umum," lanjut Adi.
Kondisi itu semakin parah ketika sebelumnya sosok Erick Thohir diharapkan mampu mengubah BUMN menjadi bersih dan mampu membawa perekonomian negara menjadi kuat dan maju justru sebaliknya. Erick ikut menerapkan gaya lama sama hal seperti yang dilakukan oleh menteri BUMN sebelumnya.
Di tangan Erick, BUMN tetap merugi. Bahkan pejabat yang dimasukkan ke dalam perusahaan-perusahaan plat merah tersebut tidak lain adalah titipan bahkan Erick sendiri tetap membiarkan rangkap jabatan serta KKN terjadi di jajaran komisaris dan direksi perusahaan BUMN. Dan parahnya, Erick juga membiarkan perwira TNI-POLRI aktif masuk ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut padahal jelas melanggar undang-undang.
Erick Thohir juga diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Ketua Tim Pelaksana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka menciptakan pemulihan ekonomi negara di tengah krisis yang melanda Indonesia akibat dampak dari covid-19.
Hal ini pun membuat kita sebagai kelompok pendukung Jokowi bertanya-tanya bagaimana mau memulihkan kondisi ekonomi kelola BUMN saja gagal. Dan terbukti, di tangan Erick kondisi ekonomi negara jauh dari kata pulih. Justru semakin memburuk dikarenakan ekonomi nasional bukannya pulih malah terjadi resesi.
Resesi tersebut dilontarkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sendiri yang memastikan ekonomi nasional resesi pada kuartal III-2020.
Selain itu, para ekonom juga mengatakan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini juga berdampak pada pelemahan daya beli sehingga akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
Dikatakan juga olehnya dampak dari resesi ini akan membuat PHK yang sudah terjadi sejak awal pandemi COVID-19 terus berlanjut. Pegawai yang saat ini statusnya dirumahkan dan kena pemotongan gaji pun bisa bernasib lebih buruk. Artinya, pengangguran akan membludak apabila pemerintah tidak mampu bertahan maka bisa dipastikan daya beli masyarakat menurun drastis sehingga akan berdampak pada pemasukan negara.
Presiden Jokowi sepertinya menghilangkan harapan rakyat dengan mempercayai Erick Thohir sebagai eksekutor pengelolaan ekonomi negara. Kasus covid-19 yang terus meningkat yang sudah hampir berjalan 7 bulan ini saja sudah membuat Indonesia semakin berat untuk keluar dari badai krisis.
Seharusnya Jokowi tidak asal dalam memilih orang untuk dijadikan jenderal perang. Erick Thohir itu hanya seorang pembisnis yang tidak mengerti bagaimana membangun negara. Dalam hal membangkitkan kondisi ekonomi negara bukan saja dibutuhkan sosok pembisnis. Melainkan juga yang paham soal strategi membangun negara serta memiliki keberpihakan yang jelas bagi kehidupan bangsa.
"Sebelum terlambat, demi mencegah keterpurukan yang semakin dalam pada situasi negara. Sebaiknya Jokowi sebagai presiden harus mengambil alih komando perang ini. Dan segera membersihkan serta harus membenahi para pembantunya yang terindikasi kontra revolusioner," tutupnya.