Nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menjadi sorotan publik setelah dirinya disebut sebagai dalang dalam isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Pasalnya, dia ingin maju pada Pilpres 2024 mendatang.
Delapan bulan sudah berlalu pandemi covid-19 menyerang Indonesia namun sampai detik ini penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tak kunjung jelas. Sementara, anggaran yang digelontorkan untuk menangani wabah tersebut terbilang sangat besar hingga mencapai ratusan triliun rupiah.
Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mengatakan, gaduhnya persoalan Habib Rizieq Syihab dijadikan sebagai pengalihan beberapa isu yang dilakukan pemerintah. Di antaranya, soal penanganan Covid-19 yang sampai saat ini tak kunjung jelas. Padahal anggaran penanganannya begitu besar dan sudah digelontorkan.
"Seperti Erick Thohir, Sri Mulyani, Nadiem Makarim, Edhy Prabowo, saya rasa hampir semuanya termasuk Prabowo. Kecuali Menteri PUPR Pak Basuki," terang Adi.
"Catatan kami sebagai relawan pendukungnya menilai satu tahun pemerintahan Jokowi di periode kedua secara jujur kami katakan sangat buruk," ujar Ketua Baranusa, Adi Kurniawan.
Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Adi Kurniawan menilai pemerintah dan DPR terkesan terburu-buru dalam mengesahkan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Pasalnya, UU tersebut sangat sensitif lantaran masih menuai kontroversi di berbagai kalangan.
Indonesia dipastikan sudah terjun ke jurang resesi setelah pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun 2020 diprediksi mengalami kontraksi lagi. Menurut Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), relawan Jokowi, hal itu disebabkan karena kepemimpinan Presiden Jokowi memble atau tak tegas.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan melakukan transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menggunakan talenta importir dari negara lain. Dengan alasan guna melakukan pembenahan.
"Apalagi anggarannya sangat besar, kalau angkanya terus meningkat ini wajib dipertanyakan. Ngapain aja pemerintah kita selama ini?" tanya Adi Kurniawan.
“Dulu pengangkatannya bulan 23 Oktober 2019. Nanti jatuhnya bulan yang sama," ujar Adi Kurniawan.