[INTRO]
Pihak istana merespon cukup keras tudingan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) yang menilai pemerintahan yang dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo adalah rezim korup. Istana melalui Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani meminta pria yang akrab disapa BW itu untuk tidak berkomentar tendensius.
“Kita tidak perlulah membuat pernyataan tendensius seperti itu. Pertama, MK levelnya adalaha lembaga negara, sama dengan eksekutif. Tidak ada hubungan fungsional anatara kedua lembaga tersebut, sehingga tidak mungkin bisa dikooptasi eksekutif,” katanya seperti dilaporkan detik, Sabtu (25/5/2019).
Dia pun meminta publik, termasuk kubu Prabowo-Sandi agar menaruh kepercayaan pada MK untuk menyelesaikan sengketa Pilpres yang telah didaftar pada Jumat (24/5/2019) kemarin. Dengan begitu, kata dia masyarakattidak ikut terpancing dengan komentar-komentar yang mengganggu keharmonisan hubungan.
“kedua, kita perlu menaruh kepercayaan terhadap kinerja MK, selain kredibilitas dan kompetensi yg dimiliki para hakim MK , juga mekanisme yang terbuka dan transparan dimana semua orang bisa mengikuti prosesnya. Jangan tergesa-gesa berprasangka dan membuat stigma tanpa dasar. Saya rasa kita perlu mengembalikan ruang publik kita kepada percakapan menyehatkan tanpa nuansa insinuatif seperti itu," jelas Jaleswari.
Lebih lanjut, Jaleswari menegaskan komitmen dan upaya pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia meminta kasus korupsi yang terjadi saat ini tidak langsung disimpulkan dengan istilah rezim korup.
"Intinya jangan menggeneralisasi seperti itu hanya karena ada beberapa kasus korupsi yang terungkap. Pemerintahan ini sangat komit terhadap pemberantasan korupsi melalui diterbitkannya regulasi pencegahan sampai upaya penindakan. Perkara korupsi tidak bisa hanya melihat masa 5 tahun ini saja. Praktik ini sudah berakar sejak puluhan tahun lalu," ujar Jaleswari.
BW usai mendaftarkan gugatan Pilpres ke MK berharap agar MK tidak menjadi bagian dari rezim korup. Karenanya, dia mengingatkan MK tidak menjadi Mahkamah Kalkulator, karena terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. "Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).