[INTRO]
Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, mendukung langkah pemerintah melakukan efisiensi dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, penataan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.“Dari pidato yang disampaikan Presiden, tentu kita mendukung sepenuhnya efisiensi. Efisiensi ini sangat kita perlukan mengingat kondisi negara kita dalam kondisi tidak baik-baik saja,” ujar Achmad melalui keterangan yang diterima, Minggu (16/08/2026).Achmad menilai efisiensi perlu dilakukan melalui penataan sumber daya, perampingan operasional, restrukturisasi, serta penguatan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keuntungan BUMN sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.“Dengan dilakukan efisiensi, perampingan operasi, seterusnya pengawasan yang ketat, sehingga sekarang rata-rata BUMN kita untung semuanya. Sehingga ini juga salah satu untuk menyejahterakan masyarakat kita,” jelas politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut.Menurut Achmad, Komisi VI DPR RI pada prinsipnya mendukung kebijakan efisiensi BUMN yang dilakukan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.Ia berharap penataan tersebut mampu menghasilkan BUMN yang lebih profesional, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab kuat dalam menopang perekonomian nasional.“Kami Komisi VI pada prinsipnya mendukung sepenuhnya efisiensi yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita melalui BPI Danantara. Sehingga kita harapkan ke depan ini betul-betul BUMN yang dari lebih kurang 1.600 BUMN itu dikecilkan lebih kurang menjadi 300, betul-betul mereka profesional, punya integritas, dan memang punya tanggung jawab terhadap perekonomian nasional kita,” katanya.Achmad menegaskan, Komisi VI DPR RI akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan proses penataan BUMN berjalan sesuai tujuan. Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hingga korupsi dalam pengelolaan perusahaan negara.“Ya, tentu langkah-langkah yang kami lakukan sesuai dengan fungsi kami, langkah pengawasan tentunya. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi penyelewengan, tidak terjadi korupsi dan seterusnya,” tegasnya.Selain efisiensi, Achmad mendorong BUMN memperkuat industrialisasi, terutama pada sektor yang memiliki potensi sumber daya alam besar seperti nikel dan sawit.Menurutnya, industrialisasi akan meningkatkan nilai tambah komoditas nasional sekaligus memperbesar kontribusi dan dividen BUMN terhadap negara.“Di samping itu tentu harapan kita dengan efisiensi ini akan mengarah ke industrialisasi. Banyak tadi perusahaan-perusahaan yang dikembangkan, baik dari nikel, baik dari sawit, industrialisasinya itu,” ujarnya.Ia menilai peningkatan kinerja BUMN pada akhirnya harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan penurunan angka kemiskinan.“Sehingga dengan industrialisasi ini kita harapkan akan menambah lagi dividen dari BUMN itu sendiri, dan ini juga berarti mengarah ke kesejahteraan,” katanya.Achmad menambahkan, efisiensi BUMN tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengurangan atau perampingan organisasi. Kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan aspek penyerapan tenaga kerja dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.“Di samping itu juga, walaupun efisiensi ini dilakukan, tetapi Pemkab/Pemkot juga perlu menampung tenaga kerja, kemudian mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan. Itu yang diharapkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat kita, itu poin yang intinya di sini,” pungkasnya.