Jakarta, - Video berjudul “Demi Jadi Raja Pangan Dunia, Mentan Amran Serang Balik IMF! Kerahkan Peneliti UGM Garap Kedelai” memperlihatkan pokok pikiran Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai arah kebijakan pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pesan utamanya ialah bahwa pangan tidak boleh dipandang hanya sebagai barang dagangan yang dapat dibeli sewaktu-waktu dari pasar internasional. Pangan merupakan unsur kedaulatan, stabilitas ekonomi, dan pertahanan negara. Karena itu, sasaran Prabowo bukan semata-mata memastikan persediaan pangan di pasar, melainkan membangun kembali kemampuan Indonesia untuk memproduksi sendiri kebutuhan pokoknya, melindungi produsennya, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Menurut Amran, kemunduran sejumlah komoditas strategis—terutama kedelai, susu, bawang putih, dan pada masa tertentu jagung—berawal dari perubahan kebijakan ekonomi yang terlalu mempercayakan penyediaan pangan kepada mekanisme pasar bebas. Dalam penjelasannya, liberalisasi perdagangan yang mengikuti krisis ekonomi dan kesepakatan dengan IMF membuat perlindungan terhadap produksi domestik dilemahkan. Impor dibuka, sementara negara mengurangi perannya dalam mengatur perdagangan, menjamin pembelian hasil petani, dan melindungi harga di tingkat produsen.
Akibatnya, petani Indonesia harus bersaing langsung dengan produk impor yang berasal dari negara dengan produktivitas lebih tinggi, skala usaha lebih besar, teknologi lebih maju, dan tidak jarang memperoleh dukungan atau subsidi pemerintah. Harga impor yang lebih murah mungkin menguntungkan konsumen dan industri dalam jangka pendek, tetapi secara perlahan menghilangkan insentif bagi petani lokal untuk menanam komoditas yang sama. Ketika harga panen tidak mampu menutup biaya produksi, petani beralih ke tanaman lain atau meninggalkan usaha tani. Luas tanam kemudian menyusut, ekosistem benih dan pascapanen melemah, investasi teknologi berhenti, dan ketergantungan terhadap impor semakin dalam.
Kedelai menjadi contoh paling mencolok. Indonesia pernah menghasilkan sekitar 1,8 juta ton kedelai pada awal 1990-an, tetapi produksi tersebut kemudian turun sangat tajam. Data BPS menunjukkan bahwa produksi kedelai hanya sekitar 305.601 ton pada 2020, turun menjadi 216.413 ton pada 2021, dan berada pada kisaran 349.099 ton pada 2023. Pada saat yang sama, kebutuhan nasional kini berada di sekitar 2,7 juta ton per tahun. Dengan demikian, sebagian besar kebutuhan kedelai untuk tahu, tempe, dan industri makanan harus dipenuhi melalui impor. Data UGM juga menunjukkan bahwa produksi domestik 2024 tidak mencapai 280.000 ton. Perbedaannya menggambarkan betapa lebarnya jurang antara konsumsi dan kemampuan produksi nasional. (BPS) dan (Universitas Gadjah Mada).
Masalah kedelai bukan hanya impor. Produktivitas rata-rata petani juga masih rendah, luas lahan terus berkurang, kualitas benih tidak merata, mekanisasi terbatas, dan belum selalu tersedia pembeli dengan harga yang menguntungkan. Peneliti UGM pernah mencatat produktivitas petani hanya sekitar 1,3 ton per hektare, meskipun varietas hasil penelitian dapat menghasilkan 3–4 ton per hektare. Ini berarti persoalannya bukan Indonesia tidak mampu menghasilkan kedelai, melainkan teknologi, kelembagaan produksi, perlindungan harga, dan pasar hasil panen tidak diintegrasikan secara konsisten. (Universitas Gadjah Mada).
Pola serupa terjadi pada susu. Setelah impor makin terbuka, pangsa susu impor meningkat hingga mendekati 80 persen. Industri pengolahan lebih memilih bahan baku impor yang tersedia dalam jumlah besar dan dengan spesifikasi seragam, sedangkan susu peternak domestik tidak selalu terserap. Dalam video, Amran menggunakan pengalaman peternak yang kesulitan menjual susu sebagai gambaran bahwa produksi tidak akan bertahan apabila negara hanya memperhatikan harga murah bagi konsumen, tanpa menjamin kehidupan produsennya.
Namun, penjelasan Amran tentang IMF perlu dipahami secara tepat. Liberalitas impor memang merupakan faktor penting, khususnya karena mengubah insentif ekonomi dan mempersempit pasar produsen lokal. Akan tetapi, penyusutan produksi pangan tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor saja. Ia juga dipengaruhi oleh alih fungsi lahan, kerusakan jaringan irigasi, rendahnya produktivitas, mahalnya input, perubahan iklim, usia petani, fragmentasi kepemilikan tanah, lemahnya riset dan penyuluhan, serta rantai niaga yang menekan harga di tingkat produsen. Dengan kata lain, IMF dan liberalisasi merupakan bagian dari penjelasan struktural versi Amran, tetapi pemulihan produksi tetap memerlukan pembenahan seluruh ekosistem pertanian.
Arah kebijakan Prabowo dapat dipahami melalui perbedaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan tercapai apabila pangan tersedia, termasuk apabila ketersediaan tersebut dipenuhi dari impor. Sebaliknya, kedaulatan pangan menuntut agar bangsa memiliki kendali atas sumber produksi, benih, pupuk, lahan, teknologi, cadangan, dan sistem distribusinya sendiri.
Bagi Prabowo, ketergantungan impor merupakan risiko strategis. Negara pengekspor dapat menghentikan ekspor ketika mengalami perang, kekeringan, gagal panen, atau gejolak harga. Rantai pasok internasional juga dapat terganggu oleh konflik geopolitik dan pembatasan perdagangan. Negara yang terlalu bergantung pada impor pada akhirnya tidak sepenuhnya menguasai keamanan pangannya. Karena itulah swasembada ditempatkan sebagai salah satu fondasi utama transformasi bangsa dan kemampuan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. (Presiden Republik Indonesia).
Kedaulatan tersebut juga tidak berarti menutup semua perdagangan. Impor masih dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan yang benar-benar tidak bisa segera dipenuhi dari dalam negeri. Perbedaannya terletak pada hierarki kebijakan: impor tidak boleh menjadi pilihan pertama yang mematikan produksi nasional. Produksi domestik, pendapatan petani, cadangan pemerintah, dan kontinuitas pasokan harus didahulukan.
Strategi pemerintahan Prabowo dibangun melalui intervensi negara dari hulu sampai hilir. Amran merangkumnya dalam dua perubahan besar: deregulasi serta transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Deregulasi diperlukan untuk menghilangkan prosedur yang memperlambat penyaluran pupuk, benih, alat, dan bantuan kepada petani. Modernisasi diperlukan untuk menaikkan produktivitas sekaligus menurunkan biaya produksi. (Kementerian Pertanian).
Pertama, pemerintah menyederhanakan regulasi pertanian. Ratusan aturan yang dinilai menghambat dipangkas dan sejumlah Peraturan Presiden serta Instruksi Presiden diterbitkan untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian dan daerah. Dalam pandangan Amran, krisis pertanian tidak selalu disebabkan oleh kurangnya anggaran, tetapi juga oleh birokrasi panjang yang membuat keputusan terlambat sampai ke sawah.
Kedua, sistem pupuk dibenahi. Alokasi pupuk bersubsidi diperbesar, harga diturunkan, dan mekanisme distribusinya disederhanakan agar petani dapat memperoleh pupuk tepat waktu. Ini penting karena keterlambatan pupuk beberapa minggu saja dapat mengurangi hasil panen secara signifikan. Akses petani juga dipermudah dengan identifikasi menggunakan KTP, sementara jalur keputusan yang sebelumnya melibatkan banyak tingkat pemerintahan dipangkas.
Ketiga, anggaran dialihkan dari pengeluaran birokrasi ke kegiatan produktif. Belanja perjalanan dinas, renovasi kantor, dan pos nonprioritas dikurangi, kemudian dialihkan untuk benih unggul, pompa air, irigasi, dan alat mesin pertanian. Logikanya sederhana: anggaran pertanian harus menghasilkan tambahan luas tanam, peningkatan produktivitas, atau penurunan biaya usaha tani.
Keempat, produksi dinaikkan melalui intensifikasi. Pemerintah menyediakan benih unggul, memperbaiki pemupukan, melakukan pompanisasi lahan tadah hujan, dan menaikkan indeks pertanaman. Lahan yang sebelumnya hanya ditanami sekali setahun diupayakan menjadi dua atau tiga kali. Program pompanisasi disebut menjangkau sekitar 500.000 hektare, sedangkan optimalisasi rawa dilakukan pada sekitar 800.000 hektare. Dengan pendekatan ini, kenaikan produksi tidak hanya bergantung pada pembukaan lahan baru, tetapi juga pada penggunaan lahan yang sudah tersedia secara lebih produktif.
Kelima, intensifikasi dilengkapi dengan ekstensifikasi melalui cetak sawah baru. Program ini dimaksudkan untuk menambah luas baku pertanian sekaligus mengganti lahan yang terus berkurang akibat konversi. Akan tetapi, keberhasilannya bergantung pada kesesuaian tanah, ketersediaan air, hak masyarakat setempat, akses jalan, serta dukungan petani. Pembukaan lahan tanpa ekosistem produksi yang lengkap berisiko menghasilkan sawah yang tidak produktif.
Keenam, pemerintah memperbaiki infrastruktur air. Pada awal pemerintahan, Kementerian Pertanian menyebut sebagian besar jaringan irigasi berada dalam kondisi rusak. Karena itu, rehabilitasi irigasi tersier, revitalisasi bendungan, dan perbaikan saluran air dipercepat. Presiden juga menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 untuk mendukung pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi bagi swasembada pangan. (Presiden Republik Indonesia).
Ketujuh, pertanian dimodernisasi. Traktor, mesin tanam dan panen, drone, sensor, serta teknologi pertanian presisi digunakan untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja, mempercepat masa tanam, dan menekan kehilangan hasil. Modernisasi juga dimaksudkan untuk membuat pertanian lebih menarik bagi generasi muda. Dalam kerangka ini, petani tidak lagi diposisikan hanya sebagai pekerja subsisten, tetapi sebagai pelaku usaha produktif yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedelapan, tata kelola kelembagaan diperketat. Pejabat dievaluasi, penyalur pupuk yang bermasalah ditertibkan, dan pelaksanaan program dipantau langsung. Gaya Amran yang keras dalam melakukan pemeriksaan dan mencopot pihak yang dianggap menghambat program merupakan bagian dari pendekatan tersebut. Pesannya ialah bahwa produksi pangan tidak boleh gagal hanya karena kebocoran anggaran, permainan distribusi, atau keterlambatan birokrasi.
Kesembilan, pemerintah kembali melakukan intervensi di pasar. Bulog diperkuat sebagai pembeli hasil petani, bukan sekadar pengelola beras impor. Penyerapan gabah dengan harga pembelian pemerintah dimaksudkan untuk memberi kepastian bahwa kenaikan produksi tidak justru menjatuhkan harga di tingkat petani. Strategi ini sangat penting: petani hanya akan terus menanam apabila hasil panennya terserap dan memberikan keuntungan. Rangkaian sembilan strategi tersebut menunjukkan bahwa swasembada tidak cukup dicapai dengan instruksi “menanam lebih banyak”; negara harus menghubungkan pupuk, air, benih, teknologi, lahan, pembiayaan, harga, dan pembeli dalam satu sistem. (ANTARA).
Untuk kedelai, Amran menekankan kerja sama dengan UGM, IPB, Universitas Andalas, dan perguruan tinggi lainnya. Pelibatan kampus bukan sekadar simbolis. Para peneliti diminta menghasilkan varietas unggul yang sesuai dengan agroekologi Indonesia, menaikkan produktivitas, memperbaiki teknik budi daya, dan menghubungkan hasil penelitian dengan petani serta industri.
Salah satu contohnya adalah program Smart Agro Enterprise Kedelai atau Saekedelai yang dikembangkan UGM. Program ini menggunakan pemantauan cuaca dan iklim, sistem ketertelusuran hasil panen, pengorganisasian petani, hubungan dengan industri, serta Sistem Resi Gudang. Target produktivitasnya berada di atas 2,5 ton hingga mencapai 4 ton per hektare, jauh lebih tinggi daripada rata-rata produksi petani saat ini. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kebangkitan kedelai harus dilakukan sebagai pembangunan suatu rantai usaha, mulai dari benih, penanaman, panen, penyimpanan, sampai kepastian pembeli—bukan sekadar pembagian benih. (Universitas Gadjah Mada).
Di sisi pasar, pemerintah perlu memastikan bahwa industri tahu-tempe dan industri pengolahan memperoleh kedelai lokal dengan mutu, volume, dan kontinuitas yang terjamin. Pada saat yang sama, petani harus menerima harga yang layak. A(pabila kedelai impor terus masuk tanpa pengaturan ketika panen lokal berlangsung, program peningkatan produksi akan kembali kehilangan insentif. Karena itu, instrumen seperti kewajiban penyerapan hasil domestik, kontrak antara petani dan industri, cadangan penyangga, pengaturan waktu impor, dan pembelian oleh BUMN pangan menjadi pasangan dari program peningkatan produktivitas.
Strategi kedaulatan pangan menghadapi dilema yang nyata. Harga yang terlalu rendah dapat menyenangkan konsumen, tetapi memiskinkan petani dan akhirnya mengurangi produksi. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi dapat meningkatkan pendapatan petani, tetapi membebani masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah karena itu harus menjaga dua sisi sekaligus: memberikan harga produksi yang layak kepada petani dan memastikan konsumen memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
Solusinya bukan menekan harga di tingkat petani, melainkan mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, memperpendek rantai distribusi, menekan kehilangan pascapanen, dan memberikan bantuan sosial yang tepat kepada konsumen rentan. Bulog diperlukan sebagai penyangga: membeli ketika panen raya agar harga petani tidak jatuh, menyimpan cadangan secara profesional, lalu menyalurkan ketika pasokan menipis agar harga konsumen tidak melonjak.
Pemerintahan Prabowo memulai agenda ini dengan beras karena beras merupakan pangan pokok dan komoditas paling strategis secara politik maupun sosial. Namun, makna kedaulatan pangan dalam video jauh lebih luas daripada beras. Setelah produksi dan cadangan beras diperkuat, perhatian diarahkan pada kedelai, susu, daging, gula, dan bawang putih—komoditas yang ketergantungan impornya masih tinggi.
Inilah inti strategi Prabowo yang dijalankan Amran: mengembalikan negara sebagai pengarah ekosistem pangan. Negara memperbaiki infrastruktur dan regulasi, memastikan ketersediaan input, melibatkan perguruan tinggi, memodernisasi budi daya, melindungi pasar petani, memperkuat Bulog, serta menggunakan impor secara lebih selektif. Petani ditempatkan sebagai benteng pertama pertahanan pangan, bukan sebagai kelompok yang harus dikorbankan demi harga murah sesaat.
Keberhasilan strategi tersebut pada akhirnya tidak cukup diukur dari pengumuman swasembada atau besarnya stok pemerintah. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah produktivitas benar-benar naik, pendapatan petani membaik, luas lahan terlindungi, ketergantungan impor menurun secara berkelanjutan, konsumen tetap memperoleh harga yang wajar, dan program tidak menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun konflik agraria. Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, Indonesia dapat bergerak dari sekadar tahan menghadapi krisis pangan menuju kondisi yang benar-benar berdaulat: mampu menentukan sendiri apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan bagaimana hasilnya dibagikan secara adil.
Secara umum capaian Mentan Amran sejak hampir dua tahun lalu dapat diringkaskan ke dalam sejumlah poin:
Pertama, produksi beras meningkat secara signifikan. Capaian paling kuat secara statistik adalah kenaikan produksi beras pada 2025. Menurut angka tetap BPS, luas panen padi meningkat dari 10,05 juta hektare pada 2024 menjadi 11,32 juta hektare pada 2025, sedangkan produksi padi naik 13,29 persen dari 53,14 juta ton menjadi 60,21 juta ton Gabah Kering Giling. Setelah dikonversi, produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton, bertambah 4,07 juta ton dibandingkan 2024. Kenaikan ini menunjukkan hasil dari perluasan areal panen, pompanisasi, perbaikan irigasi, penyediaan benih dan pupuk, serta peningkatan frekuensi tanam. (Badan Pusat Statistik).
Kedua, swasembada beras dicapai lebih cepat daripada target. Presiden Prabowo semula menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, tetapi pada 7 Januari 2026 pemerintah mengumumkan bahwa swasembada beras telah dicapai melalui produksi domestik 2025 yang melampaui kebutuhan konsumsi nasional dan tanpa bergantung pada impor beras medium untuk pasokan umum. Capaian ini menandai perubahan dari penanganan kekurangan pangan melalui impor menuju pemenuhan kebutuhan pokok melalui produksi petani dalam negeri. Namun, istilah swasembada pangan tetap perlu digunakan secara proporsional karena bukti terkuat sejauh ini terdapat pada beras, sementara Indonesia masih bergantung pada impor kedelai, gandum, bawang putih, gula tertentu, susu, dan daging sapi.
Ketiga, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi. Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog meningkat dari sekitar 4,2 juta ton pada Juni 2025 menjadi lebih dari 5 juta ton pada April 2026, lalu mencapai sekitar 5,37 juta ton pada pertengahan Mei 2026—tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sebagian besar penambahan stok tersebut berasal dari penyerapan panen domestik; hingga 18 Mei 2026, Bulog telah menyerap sekitar 2,8 juta ton beras atau 70 persen dari target tahunan sebesar 4 juta ton. Cadangan yang besar memperkuat kemampuan negara menghadapi paceklik, bencana, gejolak harga, dan gangguan perdagangan internasional, meskipun harus disertai kapasitas gudang, pengendalian mutu, rotasi stok, dan distribusi yang profesional. (Kementerian Pertanian).
Keempat, harga gabah dan kepastian pasar petani diperkuat. Pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah Kering Panen menjadi Rp6.500 per kilogram dan menugaskan Bulog menyerap gabah petani secara aktif, termasuk melalui penyederhanaan persyaratan kualitas pada masa panen raya.
Kebijakan ini mencegah harga jatuh ketika produksi melimpah dan memberi kepastian bahwa hasil panen petani akan memperoleh pembeli dengan harga minimum yang layak. Penguatan peran Bulog menunjukkan bahwa strategi kedaulatan pangan Prabowo tidak hanya mengejar kenaikan produksi, tetapi juga melindungi pendapatan produsen, sebab petani hanya akan terus menanam apabila usaha taninya menguntungkan.
Kelima, nilai Tukar Petani mencapai tingkat yang sangat tinggi. Perbaikan produksi dan harga hasil pertanian diikuti oleh kenaikan Nilai Tukar Petani: rata-rata NTP 2025 mencapai 123,26, meningkat menjadi 125,35 pada Desember 2025 dan 127,73 pada Mei 2026, yang disebut pemerintah sebagai tingkat tertinggi dalam sejarah pencatatan nasional.
Nilai di atas 100 menunjukkan bahwa secara agregat kenaikan harga yang diterima petani lebih besar daripada kenaikan biaya produksi dan konsumsi rumah tangganya. Meski demikian, NTP tetap merupakan indikator rata-rata sehingga belum membuktikan bahwa seluruh petani—termasuk petani kedelai, tebu, hortikultura, peternak, serta petani kecil tanpa lahan yang memadai—mengalami peningkatan kesejahteraan yang sama. (Kementerian Pertanian).
Keenam, tata kelola dan harga pupuk dibenahi. Pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi sekitar 9,55 juta ton, memangkas aturan dan jalur persetujuan yang berlapis, serta menyederhanakan akses petani melalui penggunaan KTP dan distribusi yang lebih langsung dari Pupuk Indonesia. Pada 2026, pemerintah juga menyatakan harga pupuk berhasil diturunkan sekitar 20 persen tanpa menambah beban anggaran negara. Reformasi ini penting karena pupuk yang terlambat atau terlalu mahal langsung menekan produktivitas, tetapi keberhasilannya tetap harus dinilai dari ketersediaan pupuk tepat waktu, kesesuaian harga di kios, ketepatan penerima subsidi, dan pemerataan akses bagi petani di wilayah terpencil.