Jakarta, law-justice.co - Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma`ruf Amin makin menurun. Lantas, Jubir Wapres Ma`ruf Amin, Masduki Baidlowi, merespons soal kepuasan terhadap Jokowi 59,9 persen dan Ma`ruf 45,2 persen itu.
"Karena fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi oleh persoalan bangsa secara siklikal," kata Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/4/2022).
Masduki mencontohkan saat ini kepuasan publik menurun mungkin dipengaruhi oleh problem minyak goreng, kenaikan harga BBM, hingga harga pangan. Selain itu, ada isu terkait penundaan Pemilu 2024.
Problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara itu, menurut Masduki, sangat wajar bila memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah. Namun, bagi Masduki, masyarakat juga memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret.
Contohnya, pada awal 2022, sesuai survei Indikator Politik Indonesia, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma`ruf Amin mencapai rekor tertinggi, Jokowi 71 persen dan Ma`ruf 57,6 persen. Saat itu, publik merasakan bagaimana pemerintah mengatasi penyebaran pandemi secara signifikan serta pemulihan ekonomi.
"Survei Indikator juga menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama, begitupun ketika turun. Sama-sama turun," ujar Masduki.
Masduki yakin ke depan kepuasan publik akan kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada. Terkait perbedaan yang cukup jauh antara kepuasan terhadap Jokowi dan Ma`ruf, Masduki menganggap hal yang wajar.
"Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden," kata Masduki.
Masduki menjelaskan sifat pekerjaan Ma`ruf mempengaruhi rendahnya kepuasan publik. "Wapres itu tidak memiliki fungsi eksekutoral, fungsinya hanya koordinasi," ucap Masduki.
"Hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, eksekusinya ada di kementerian," lanjutnya.
Sehingga, menurut Masduki wajar bila kemudian publik menganggap yang melakukan sesuatu adalah kementerian, atau lembaga, bukan wakil presiden. Menurut Masduki, Ma`ruf tidak merasa terintimidasi dengan menurunnya hasil survei dan tidak akan menepuk dada ketika hasil survei kepuasan publiknya meningkat.
Indikator Politik Indonesia sebelumnya merilis survei kepuasan kinerja Wapres Ma`ruf Amin. Temuannya, ada tren penurunan terhadap kepuasan kinerja Wapres Ma`ruf Amin.
Dalam rilisnya, Selasa (26/4/2022), Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan metode survei dengan populasi memiliki hak pilih berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.
Dari jumlah sampel 1.220 orang, margin of error atau toleransi kesalahan sebesar +- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dengan teknik wawancara tatap muka langsung.
Responden diberi pertanyaan: Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Wakil Presiden Ma`ruf Amin?
Desember 2021:
Sangat puas: 5,1%
Cukup puas: 48,6%
Kurang puas: 35,4%
Tidak puas: 7,3%
Tidak tahu/tidak jawab: 3,7%
Februari 2022:
Sangat puas: 4,7%
Cukup puas: 52,9%
Kurang puas: 31,7%
Tidak puas: 6,5%
Tidak tahu/tidak jawab: 4,1%
April 2022:
Sangat puas: 2,4%
Cukup puas: 42,8%
Kurang puas: 36%
Tidak puas: 9,4%
Tidak tahu/tidak jawab: 9,4%
"Tapi di April lagi-lagi tren kepuasan kepada Pak Jokowi atau Pak Ma`ruf itu turun. Cuma, gap antara kepuasan Pak Jokowi sebagai presiden dengan Pak Ma`ruf sebagai wapres itu lebar. Pak Jokowi masih ada 60 persen yang puas, sementara Pak Ma`ruf itu hanya 45,2 persen yang sangat puas atau cukup puas. Di bawah 50 persen," kata Burhanuddin.