Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp783,7 triliun sepanjang tahun lalu. Angka ini setara dengan 4,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sri Mulyani menjelaskan defisit APBN pada 2021 turun jika dibandingkan dengan 2020 yang mencapai Rp947 triliun atau 5,14 persen terhadap PDB.
Penurunan defisit terjadi seiring dengan kenaikan penerimaan negara. Tercatat, total penerimaan negara pada tahun lalu sebesar Rp2.003 triliun atau naik 21 persen dari 2020 yang sebesar Rp1.647 triliun.
"Realisasi (defisit) Rp783 triliun jauh lebih kecil dari (target) APBN atau 4,65 persen dalam PDB," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (3/1/2021).
Ia mengatakan target defisit APBN 2021 mencapai Rp1.0006 triliun. Angka itu setara 5,7 persen terhadap PDB.
Ia merinci penerimaan pajak sebesar Rp1.277 triliun, penerimaan bea dan cukai sekitar Rp200 triliun, secara tahunan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp452 triliun.
Sementara, belanja negara tercatat sebesar Rp2.786 triliun atau naik 7,4 persen pada 2021.. Angka itu setara dengan 101,3 persen dari target belanja yang sebesar Rp2.750 triliun.
Sebelumnya, Sri Mulyani memproyeksi defisit APBN 2021 berkisar 5,2 persen-5,4 persen terhadap PDB. Angkanya lebih rendah dari target yang mencapai 5,7 persen terhadap PDB.
"Kami harap defisit tahun ini (2021) kecil dari 5,7 persen, mungkin 5,2 persen sampai 5,4 persen," ucap Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga memproyeksi defisit pada 2022 sebesar 4,7 persen terhadap PDB. Angkanya lebih rendah dari target dalam APBN 2022 yang sebesar Rp4,85 persen.
"Tapi itu dengan estimasi penerimaan negara terjadi sebelum komoditas harganya naik dan reformasi pajak. Jadi harapannya defisit bisa lebih rendah," tutup Sri Mulyani.