Jakarta, law-justice.co - Desakan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun langsung menjadi pemimpin untuk tangani Covid-19 yang sedang melonjak saat ini terus terjadi. Desakan itu pun dijawab oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Dia berharap, agar tidak ada politisasi dalam kondisi sulit seperti saat ini.
"Di masa sulit seperti ini, hentikan semua kegiatan yang memolitisasi ruang publik dengan berbagai pernyataan yang merugikan konsentrasi masyarakat," jelasnya kepada wartawan.
Menurut Ali Ngabalin, Pemerintahan Jokowi terus menangani pandemi Covid-19 dengan serius, salah satunya lewat PPKM Darurat. Bahkan, Ali menilai jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah hingga saat ini sangat baik.
Oleh sebab itu, Ali Ngabalin meminta masyarakat menyudahi perdebatan soal Jokowi harus pimpin penanganan pandemi. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah mendukung segala upaya pemerintah menuntaskan pagebluk.
"Kita harus bisa memberikan satu dukungan penuh kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden, kepada Bapak-Bapak komite yang diberi kepercayaan oleh Presiden untuk bisa menjadikan ini tanggung jawab kita bersama," tutupnya.
Sebelumnya, muncul desakan dari berbagai kalangan agar Presiden Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. Jokowi diminta tidak lagi menunjuk menteri untuk mengawal penuntasan pandemi.
Salah satu desakan datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang mengusulkan Presiden Jokowi menangani langsung komando penanganan kondisi darurat pandemi Covid-19. Anggota DPR RI ini dengan lantang menyinggung soal perilaku asal bapak senang (ABS) atau mental bawahan yang doyan menyenangkan atasan dengan pamrih.
"Asal Bapak Senang (ABS) adalah orkes lama untuk menghibur Presiden," jelas Fadli Zon melalui akun Twitternya, @fadlizon, Selasa (6/7/2021).
Fadli Zon pun menyampaikan bahwa perilaku asal bapak senang itu kini sedang dimainkan oleh seorang dirigen atau konduktor. "Itulah kenapa saya usulkan Presiden langsung yang harusnya pimpin penanganan Covid 19 dalam situasi darurat ini," jelas Fadli Zon.