Jakarta, law-justice.co - Pemerintah memastikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak macet.
Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, di Jakarta, dikutip Jumat 3 Mei 2024. Menurutnya, anggaran Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah disiapkan.
"Saya sudah memerintahkan daerah agar proaktif menjalin kerja sama dengan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta jajaran Polri dan TNI untuk masalah pembiayaan," kata Tito kepada wartawan.
Dia juga mengungkapkan, anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD telah diwujudkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Saya sudah cek, semua NPHD sudah 100 persen. Semua daerah sudah menandatangani NPHD," ujarnya dilansir dari RMOL.
Bekas Kapolri itu memastikan komitmen pemerintah daerah yang sudah 100 persen dituangkan ke dalam NPHD, sudah disalurkan pada 2023 kemarin, sekitar 40 persen.
"Tahun anggaran tahun ini, (dibayarkan) sisanya 60 persen. Tugas kami ngejar-ngejarin daerah, supaya anggaran untuk KPUD, Bawaslu daerah, semuanya sudah delivered," tambahnya.
"Kalau sudah lunas, penyelenggara lebih pede dan tidak punya alasan untuk menunda apapun. Tanggal 27 November show must go on. Harus kita laksanakan Pilkada," pungkasnya.