law-justice.co - Sikap politik Presiden Joko Widodo soal anak buahnya Moeldoko telah melakukan gerakan pegambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa ditunggu banyak kalangan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan sikap dingin Jokowi mengkhawatirkan konflik antara Moeldoko dengan Partai Demokrat.
Dedi kemudian menyampaikan ada dua petanda buruk yang akan menghantui Jokowi jika tidak segera menyampaikan sikap politiknya.
Kata Dedi, jika Jokowi tidak segera mencopot, publik akan menafsirkan Jokowi tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Moeldoko.
"Pertama, jika tidak memberhentikan Moeldoko dari kepala KSP maka ada anggapan presiden sekurang-kurangnya tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan Moeldoko," ujarnya seperti melansir rmol.id.
Penanda buruk kedua, dijelaskan Dedi, tindakan Moeldoko merupakan pertaruhan nama baik presiden Jokowi.
Dengan demikian, analisa Dedi, apabila nantinya pemerintah lebih memilih mengakui hasil Kongres Luar Biasa sepihak yang dilakukan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut maka publik akan menyimpulkan bahwa gerakan "kudeta" memang direstui oleh orang nomor satu di Indonesia.
"Jika sampai pemerintah justru memihak pada putusan KLB yang tidak memenuhi syarat itu. Publik akan beranggapan jika langkah Moeldoko telah direstui Presiden," demikian analisa Dedi.
Hari ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan safari ke beberapa lembaga negara. Tujuanyya untuk memberikan data autentik tentang keabsahan struktur partainya.
Beberapa lembaga itu di antaranya, Kemenkumham, KPU dan Kemenko Polhukam.
Sedangkan hasil KLB sepihak Sibolangit dikabarkan hari ini juga akan mendaftarkan ke Kemenkumham.
Meski demikian hingga Senin sore belum ada elite inisiator atau Ketua Umum terpilih versi KLB sepihak Moeldoko muncul di kantor Kemenkumham.