“Kurang pintar teriak Kurang Ajar,” tulis Andi Arief melalui akun Twitternya, Kamis (21/1/2021).
Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Yusuf Leonard Henuk, menyatakan siap menghadapi proses hukum terkait cuitannya di Twitter, yang dituding menyerang Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan menyebut `Bapak Mangkrak Indonesia`, dan menyerang putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan menyebut AHY bodoh sekali di akun twitternya.
Partai Demokrat mendesak pemerintah, untuk segera turun ke dua lokasi yang mengalami bencana alam, yakni gempa Majene, Mamuju Sulawesi Barat yang mengakibatkan ratusan bangunan runtuh. Juga di Kalimantan Selatan yang mengalami musibah banjir.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Yusuf Leonard Henuk, mempertanyakan cuitan politikus Partai Demokrat Andi Arief soal gerombolan Prof Linglung dapat tugas menyerang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Presiden Jokowi memilih Komjen Listyo Sigit sebagai calon Kapolri baru yang diajukan ke DPR untuk diuji. Hal itu dimuat dalam surat presiden yang sudah diserahkan pada DPR, Rabu siang (13/1/2021).
"Apalagi ternyata dia (Yusuf Leonard Henuk) ini guru binatang (animal science) tidak punya kompetensi bicara kebijakan pembangunan. Berhentilah komen yang tidak cerdas," kata Rasyid, dikutip Senin 11 Januari 2021.
"Ini 5 ancaman nyata kehidupan kita berbangsa dan bernegara. 1. Pandemi Covid-19 makin ganas; 2. PHK besar-besaran, pengangguran, dan jumlah orang miskin bertambah; 3.Radikalisme dan sikap intoleran tumbuh subur; 4. Korupsi politik merajalela; 5. Rezim otoriter kembali bergeliat. Liberte!"
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid meminta pemerintah melaksanakan sosialisasi vaksin virus corona (Covid-19) secara serius.
“Memang Jokowi nggak ada lawannya deh. Presiden lain mana bisa begini. Masuk 10 besar dunia,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Jumat (25/12).
Partai yang didirikkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat kembali mengkritik cara penanganan COVID-19 oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu terkait adanya kebijakan baru pemerintah yang memwajibkan penumpang melakukan rapid test antigen jika bepergian ke luar kota.