Aksi Kamisan ke 816

Aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan oleh korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Tuntutan dari kegiatan ini adalah menuntut negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Aksi Lamisan pada Kamis (30/5/2024) adalah aksi yang ke 816 kalinya. Robinsar Nainggolan

Respons NasDem Usai Surya Paloh Disebut dalam Sidang SYL

DPP Partai NasDem buka suara terkait sejumlah nama elite partai yang disebut dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dengan terdakwa Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Basuki dan Sri Mulyani Terima Honor di Tapera, Paling Kecil Rp29 Juta

Salah satu anggota Komite Tapera adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di dalam komite tersebut, untuk menunjang kinerja Sri Mulyani, ia berhak mendapatkan honorarium sebesar Rp 29,25 juta per bulannya. Besaran honor yang diterima Sri Mulyani sama dengan honor yang juga diberikan untuk anggota Komite Tapera lain, yakni Ida Fauziah yang menjabat Menteri Ketenagakerjaan. 

Jokowi Resmi Teken 9 Nama Jadi Pansel KPK

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani deretan nama yang menjadi anggota panitia seleksi (pansel) calon komisioner dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029. Ada sembilan nama yang masuk dalam pansel tersebut.

Karen Agustiawan Dituntut 11 Tahun Bui di Kasus LNG Pertamina

Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan dituntut dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021.

Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Merah Putih

Joko Widodo: Kaduk Wani Kurang Duga

Tindakan atau kebijakan yang keladuk dimaknai tindakannya terlalu berlebihan, sehingga kalimatnya menjadi “Keladuk Wani Kurang Duga”, dengan arti yang sama yaitu bertindak asal asalan, diluar batas kemampuanya.

Mahfud MD Kritik Program Tapera: Hitungannya Tak Masuk Akal

Bekas Menkopolhukam Mahfud MD meminta pemerintah mengkaji ulang skema program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia berpendapat hitungan Tapera dengan simpanan wajib per bulan sebesar 3 persen tidak masuk akal.

Poin RUU Polri: Polisi Akan Diberi Wewenang Pemblokiran Akses Internet

Aparat Kepolisian nantinya bakal diberi wewenang tambahan, salah satunya bisa pemblokiran akses internet untuk tujuan kemanan dalam negeri dalam draf RUU Kepolisian.

Perintahkan Kapolri Tuntaskan Kasus Vina, Jokowi: Betul-betul Dikawal!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.

Resmi, MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengabulkan permohonan Partai Garda republik Indonesia (Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun.