KPK Usut Dua Kasus di PT Telkom, Kasus Apa Itu?
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengusut dua kasus dugaan korupsi di PT Telkom (Persero).
Terkait Temuan Kasus Proyek Tol MBZ, Saksi Diminta Rp 10,5 M untuk BPK
Sugiharto mengaku pernah diminta menyiapkan Rp 10,5 miliar untuk diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan di proyek tersebut.
Pada Rabu Pagi Ini Kualitas Udara Jakarta Terburuk Ketiga di Dunia
Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Rabu pagi, kualitas udara di DKI Jakarta menjadi yang terburuk ketiga di dunia.
Menko Luhut Minta Menkumham Tolak WNA Pengacau Masuk Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menkumham, Yasonna Laoly untuk menolak warga negara asing yang terlibat kejahatan masuk ke Indonesia.
Menkes Budi Bantah Sistem Kelas BPJS Kesehatan Dihapus
Menteri Kesehatan (Menkes RI), Budi Gunadi Sadikin membantah wacana penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Menurutnya, ke depannya, akan lebih disederhanakan dan mengangkat kualitas standar layanan kesehatan.
Minta Penjelasan soal KRIS, DPR Bakal Panggil BPJS Kesehatan
Komisi IX DPR menyatakan bahwa bakal mengundang pihak BPJS Kesehatan guna meminta penjelasan ihwal penghapusan kelas iuran I, II, III dan menggantinya dengan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025 mendatang.
Cabuli Istri Tetangga, Kakek 71 Tahun di Lampung Ditangkap Polisi
Seorang kakek warga Way Kanan, Lampung ditangkap Polisi lantaran melakukan pencabulan terhadap istri tetangganya sendiri.
Bareskrim Tengah Buru 2 Buron WNA Ukraina Bos Pabrik Narkotika di Bali
Penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia (Bareskrim Polri) saat ini masih memburu dua warga negara asing (WNA) asal Ukraina yang merupakan bos pengendali laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab hydroponic ganja dan mephedrone jaringan hydra Indonesia.
Jika Lanjut RUU Penyiaran, Dewan Pers: DPR Hadapi Komunitas Pers
Dewan Pers menegaskan bahwa DPR RI nantinya bakal berhadapan dengan komunitas pers apabila terus melanjutkan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.