Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa korban meninggal dunia akibat banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera Barat(Sumbar) bertambah menjadi 50 orang.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN dikabarkan sepakat membentuk kerja sama dengan nama `Koalisi Sama-Sama` pada Pilkada Kota Depok 2024.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah mencermati usulan pembentukan "Presidential Club" dari presiden terpilih Prabowo Subianto.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa telah memblokir ribuan rekening yang berhubungan dengan judi online.
Peristiwa kecelakaan bus SMK Lingga Kencana ini menarik perhatian berbagai media asing, salah satunya ABC News. Dilansir dari laman abc.net.au, media asal Australia ini memberitakan kecelakaan bus sekolah yang menewaskan 11 orang dan melukai puluhan lainnya di Indonesia, pada Minggu, 12 Mei 2024.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP), Muhammadiyah Abdul Mu`ti menyatakan bahwa tidak ada komunikasi antara organisasinya dan pemerintah soal rencana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat atau Ormas berbasis keagamaan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia (Bareskrim Polri) berhasil menangkap seorang warga negara Cina berinisial YH karena diduga menambang bijih emas secara ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur penghapusan sistem klasifikasi kelas dalam perawatan menggunakan BPJS Kesehatan.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menganggap bahwa Pemerintah dan legislatif era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja membuat kebijakan yang memberi dampak negatif bagi kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengaku tidak pernah mendengar auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta uang Rp12 miliar demi Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).