Menelisik Dugaan Permainan Izin Tambang Berkedok Penataan Investasi

Selasa, 19/03/2024 15:49 WIB

Perihal adanya dugaan permainan izin tambang praktik lancng seiring kewenangan super Satgas Investasi ini justru menyeruak dari Senayan yang disinyalir berkedok penataan investasi.Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang dikenal kerap menyuarakan tiga periode untuk Presiden Joko Widodo, kini disorot akibat kewenangan super yang dimilikinya sebagai Ketua Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Satgas Investasi). Dia bisa dengan mudah membatalkan dan menghidupkan lagi IUP.“Dari 2.000 lebih IUP yang dicabut, ada lebih dari 90 yang kembali dihidupkan. Informasi (yang kami terima, diaktifkan) dengan cara yang berbelit-belit,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kepada Law-Justice, Selasa (12/03/2024) soal dugaan permainan izin tambang.Dugaan praktik jual-beli Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyeruak setelah dirinya berstatus sebagai Ketua Satgas Investasi berdasar diskresi Presiden Joko Widod (Jokowi). Sejumlah beleid hukum yang menempatkan Bahlil sebagai ketua satgas dianggap sebagai cara melegalisasi korupsi izin tambang. Baca Selengkapnya tentang "Dugaan Permainan Izin Tambang" >> https://www.law-justice.co/artikel/165268/menelisik-akrobat-bahlil-di-izin-tambang-berkedok-penataan-investasi/


Menelisik Penggelembungan Suara Ajaib di `Partai Putra Jokowi`

Selasa, 12/03/2024 14:51 WIB

Kerap mengusung slogan sebagai Partainya Jokowi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berulang kali memberikan kejutan kepada publik melalui sejumlah manuver politiknya. Termasuk, saat partai yang dipimpin Kaesang Pangarepa - anak bontot Jokowi- mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Laju perolehan suara yang melesat menuju ambang batas parlemen 4 persen pun mengejutkan publik. Aneka tudingan pun dilontarkan, termasuk tudingan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Menyikapi itu PSI berkilah, itu merupakan capaian kinerja partainya dan Jokowi-Kaesang Effect.


Aksi Massa 5 Maret 2024, Kawal Hak Angket dan Tolak Pemilu Curang 2024

Rabu, 06/03/2024 10:49 WIB

Demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada waktu bersamaan, Selasa, (5/3/2024). Aksi mereka sama-sama membahas hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, satu kubu melakukan aksi itu untuk mendukung hak angket, sementara kubu yang lain menolaknya.


Puan Absen, Rapat Paripurna Pembukaan Hanya Dihadiri 146 Anggota DPR

Selasa, 05/03/2024 22:18 WIB

Ditengah isu hak angket, Rapat Paripurna Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (05/03/2024) di Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat. Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani tidak hadir karena yang bersangkutan masih berada di Paris. Dalam rangka menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 pada 6-7 Maret 2024.Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dengan kehadiran anggota sebanyak 146 Anggota DPR. Isu hak angket sempat digaungkan beberapa kali oleh beberapa anggota DPR. Seperti oleh perwakilan Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi PDIP.


Lagi... Ada Proyek Fiktif di Grup Telkom

Senin, 04/03/2024 09:45 WIB

Penegak hukum bongkar dugaan korupsi di grup usaha BUMN Telekomunikasi PT Telkom. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus korupsi di PT Sigma Cipta Caraka (SCC) yang merupakan anak perusahaan Telkom. Ratusan milyar duit rakyat yang dikelola korporasi ini ditengarai raib akibat proyek fiktif. Sebanyak 6 orang sudah ditetapka jadi tersangka. Tetapi, belum ada petinggi Telkom yang dipanggil.


Mengapa Menolak Gibran?

Minggu, 03/03/2024 08:01 WIB

Pengamat politik Eep Saefulloh menolak Gibran karena dia lahir dari proses nepotisme. Gibran tidak punya pengalaman yang cukup, karena prosesnya belum bisa dibilang cukup untuk melanjutkan level yang lebih tinggi.


4 Tuntutan Demo 1 Maret 2024

Sabtu, 02/03/2024 09:08 WIB

Sejumlah elemn masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Relawan Anies (AREA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR-RI, JUmat (01/03/2024).Massa aksi Aliansi Relawan Anies juga menyampaikan 4 tuntutan yakni;1. Menolak hasil Pilpress 20242. Mendukung hak angket3. Mengganti ketia KPU4. Makzulkan presiden Jokowi


Kantor ICW di Demo Masyarakat Indonesia Timur

Selasa, 27/02/2024 20:45 WIB

Beredar kabar kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) akan didemo oleh massa dari Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI. Polisi bersiaga di sekitar kantor ICW. Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW, Wana Alamsyah, membenarkan kantornya yang akan digeruduk massa. Namun, ia tak tahu tuntutan apa yang sebenarnya dilayangkan kepada organisasi non-pemerintah (NGO) ini. "Benar ada demo di ICW, tapi kami belum tahu secara pasti apa yang dituntut," ucapnya. Sebelumnya, Wana juga telah membagikan press release terkait demonstrasi yang akan dilakukan di kantor ICW ini. Disebutkan bahwa massa yang akan hadir diperkirakan mencapai 1.000 orang. "Pada hari ini, Senin, 26 Februari 2024, kami mendapatkan kabar bahwa kantor Indonesia Corruption Watch akan di demonstrasi oleh Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI," ujarnya. "Berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah massa demonstran hampir 1.000 orang dan dikabarkan akan tiba pada pukul 09.00 WIB," jelasnya. Tema yang diangkat oleh para demonstran adalah menyikapi masalah rasisme terhadap masyarakat Indonesia timur dan melaporkan masalah tersebut di Komnas HAM dan Mabes Polri.


ANFREL: Banyak Pelanggaran Dilakukan Penyelenggara Pemilu 2024

Minggu, 18/02/2024 19:43 WIB

Minggu 18 Februari 2024, di Jakarta, Lembaga Pengawas Pemilu Internasional, The Asian Network for Free Elections (Anfrel) merilis laporan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Indonesia. Anfrel menilai  sejumlah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia (KPU-Bawaslu) hanya sukses menyelenggarakan pemilu 2024 secara administrasi. Tetapi tidak mampu menjaga kualitas, independensi dan integritas pemilu tersebut. Banyak kasus kecurangan, input data hasil suara yang bermasalah dan ikutnya penguasa dalam mendukung paslon capres tertentu.


Ratusan Jenderal TNI-POLRI Menolak Hasil Pilpres 2024

Minggu, 18/02/2024 15:15 WIB

Ratusan Jenderal yang Tergabung di Forum Persatuan untuk Perubahan memberikan pernyataan tentang hasil pemilu tahun 2024. Purnawiraran TNI Polri (FKP3) menyatakan menolak hasil pemilu Pilpres 2024 yang Penuh Kecurangan.