Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur penghapusan sistem klasifikasi kelas dalam perawatan menggunakan BPJS Kesehatan.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menganggap bahwa Pemerintah dan legislatif era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja membuat kebijakan yang memberi dampak negatif bagi kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengaku tidak pernah mendengar auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta uang Rp12 miliar demi Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto merasa selain melindungi diri sendiri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melindungi keluarganya dari sergapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo blak-blakan mengungkapkan mengenai persoalan yang dihadapi ketika memimpin lembaga antirasuah tersebut.
Laksamana Pertama (Laksma) TNI Effendy Maruapey resmi dilantik sebagai Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan kabar terbaru data korban akibat banjir bandang di Sumatera Barat.
Banjir bandang yang terjadi sejak 3 hingga 12 Mei menyebabkan 16 desa di tujuh kecamatan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara terendam dan 3.041 warga terdampak.
Polisi masih mendalami kabar soal bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat sempat diperbaiki oleh montir.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono membantah pihaknya maupun pemerintah ingin memberangus hak kebebasan berpendapat lewat revisi UU Penyiaran.