Pius Lustrilanang, Aktivis Reformasi 1998
Moratorium SPPG Harus Diaudit Nasional, Tak Cuma Hentikan Titik Baru
Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan langkah yang dapat dipahami dalam konteks tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkembang sangat cepat dalam waktu singkat.
Yudi Latf: Menteri Keuangan sebagai Arsitek Peradaban
Saudaraku, tatkala rupiah terpuruk dan kegelisahan merambat di jantung masyarakat, sorotan publik segera mengarah kepada Menteri Keuangan.
Ahmadie Thaha, Pemerhati Kebangsaan
Tragedi Lahan Basah 3T
Dulu program itu datang seperti undangan pesta. Anak-anak sekolah akan mendapat makanan bergizi. Ibu-ibu tak perlu terlalu cemas anaknya berangkat ke sekolah dengan perut kosong.Makanan Bersama itu, petani berharap hasil panennya terserap. Peternak membayangkan telur dan ayam mereka punya pasar tetap.
Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
Ketika Nanik S Deyang Masih Cengengesan saat 3 Rekannya Masuk Bui
Cerita kali ini soal Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Ente lihat ndak di beranda, si Nanik S Deyang cengengesan ke sana ke mari, masuk podcast ini dan itu. Seolah-olah ia paling jujur, bersih, selangkah lagi malaikat.
Amien Rais Buka Suara: Makzulkan Prabowo Mustahil, Kritik Gaya Pamer
Tokoh yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Ummat dan senior politik nasional , Amien Rais, baru-baru ini menyerukan himbauan kepada seluruh elemen bangsa dan lapisan masyarakat untuk menjaga kestabilan negara dengan mendukung bertahannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2029.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno
Menyoal Subsidi BBM: Saatnya Alihkan ke Transportasi Publik
Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus dibayangi oleh teka-teki pembiayaan energi yang tidak pernah usai.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Relasi Prabowo-Teddy dan Bahaya Politik Orang Kepercayaan
Pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, yang meminta Presiden Prabowo Subianto menjauhkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari lingkungan Istana pada hari kerja, sebagaimana diberitakan law-justice.co (8 Juni 2026), mungkin terdengar sebagai sindiran politik yang bernada sarkastik. Namun di balik kontroversi tersebut, sesungguhnya terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar hubungan antara Presiden dan salah satu pembantunya.
Ahmadie Thaha, Pemerhati Kebangsaan
Ketika Ayam Mati di Lumbung Listrik
Penanak rice cooker menyala untuk memasak nasi uduk. Mesin air fryer memanggang ayam. Blender memutar sambal kacang. Mixer mengaduk adonan martabak mini. Freezer menyimpan es batu dan bahan baku minuman.
Giostanovlatto Pendiri Hey Bali
Genderang Perang Sunyi di Balik Sertipikat Tanah Elektronik
Ketika jarum jam telah melewati pukul 01.30 dini hari ketika percakapan itu masih berlangsung. Di sebuah kedai kopi yang mulai sepi di kawasan Renon, Denpasar, hanya tersisa beberapa meja yang masih menyala.
Sutrisno Pangaribuan, Direktur Eksekutif Indonesian Government Watch (IGoWa)
“Nyanyian” Sony Sonjaya di Kasus MBG, Siapa Berani Bantah?
Sinyal perang yang dikirim Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), tersangka korupsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari balik jeruji besi semakin kuat.
Ade Wirman Syafei Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al Azhar Indonesia
Kebijakan Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo
Soal keputusan Presiden Prabowo Subianto merombak kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menandai babak baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jansen Henry Kurniawan, Ketua DPC GMNI Jakarta Timur
Alarm Revolusi: RI Sedang Tak Baik-baik Saja, Saatnya Bersikap Tegas!
Bangsa Indonesia hari ini sedang menghadapi berbagai persoalan serius yang menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat.
Membangun Generasi, Memperkuat Negara
Surat Terbuka untuk Kepala BGN Nanik S. Deyang
Perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Ibu untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).
Arjuna Putra Aldino Direktur Eksekutif Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia
Menakar Asta Cita dalam Reposisi Peran Negara Versus Pasar
Di tanggal 24 Mei yang lalu, media keuangan ternama Inggris, The Economist mengeluarkan sebuah analisis utama yang bertajuk Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path, yang mengkhawatirkan akan terjadinya praktik state capitalism, yang meningkatkan peran negara bahkan ditakutkan kebijakan ekonominya dinilai menjauh dari prinsip pasar bebas.
Erizal, Direktur ABC Riset & Consulting
Ketika Sony Sonjaya Berikan 26 Nama ke Penyidik Kejagung
Sebagai Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya tentu bukan puncaknya. Puncaknya adalah Kepala BGN. Tapi kalau Kepalanya juga ikut dicopot, ditersangkakan, dan ditangkap bersama dirinya, apakah masih bisa Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator alias JC?
Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
Wow! Ada 30 Orang Kuat Pengendali Sesungguhnya Program MBG
Ternyata dalam kasus MBG ada 26-30 orang kuat di atas Sony Sonjaya, pengendali sesungguhnya program MBG. Luar biasa permainan para tikus got gorong-gorong.
Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto, Pakar Ekonomi Politik
Ketika Chatib Basri di Ajang Perang Ideologi Ekonomi
Lebih dari lima belas tahun lalu di pelbagai forum publik, ekonom Chatib Basri pernah menyampaikan sejumlah pernyataan yang bagi sebagian orang terdengar realistis dan modern, namun juga kontroversial.
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Tiga Ruwet Indonesia Adalah Jokowi, Prabowo dan Gibran
Berganti pemerintahan tidak mengubah gelap menjadi terang. Yang terjadi justru bertambah gelap.
Kasus Ijazah Jokowi Berlarut-larut, Benarkah Menguntungkan Prabowo?
Tudingan bahwa Presiden Prabowo Subianto sengaja membiarkan kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berdasar. Presiden Prabowo justru keheranan mengapa isu tersebut masih dipersoalkan, dan penanganan hukum terhadap tuduhan ini dilakukan secara independen oleh aparat penegak hukum atas laporan pihak Jokowi sendiri.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Ada Apa Kapolri Bisa Tak Tergantikan dan Kuatnya Pengaruh Jokowi
Dalam politik Indonesia, pergantian kekuasaan di tingkat eksekutif sering kali tidak serta-merta diikuti oleh perubahan menyeluruh pada posisi-posisi strategis di institusi negara. Transisi dari satu presiden ke presiden berikutnya kerap memperlihatkan pola keberlanjutan (continuity) yang berdampingan dengan upaya konsolidasi kekuasaan baru. Dalam konteks ini, keputusan-keputusan terkait jabatan penting seperti Pergantian Kapolri menjadi salah satu indikator yang paling sering dibaca publik untuk memahami arah politik seorang presiden.