Rp11 Triliun APBN untuk Buka Rekening Massal, Urgensinya Dipertanyakan

law-justice.co -  

Sedang Viral di masyarakat terkait Pemerintah tentang rencana pembukaan rekening secara massal untuk masyarakat yang diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp11 triliun dari APBN menuai sorotan. Sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut belum menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama ketika kondisi fiskal pemerintah masih menghadapi berbagai tekanan.

Menurut mereka, jika tujuan utama kebijakan tersebut adalah memperbaiki penyaluran bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran, pemerintah seharusnya lebih dulu membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Perbaikan kualitas data dinilai lebih penting karena dapat membantu pemerintah memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak, sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran.

Sementara itu, alasan untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan juga dinilai perlu dikaji kembali. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tingkat inklusi keuangan maupun literasi keuangan telah berada di atas target yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.

Dengan kondisi tersebut, penggunaan anggaran hingga Rp11 triliun untuk pembukaan rekening massal dinilai perlu dipertimbangkan kembali agar APBN dapat difokuskan pada program yang lebih mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Ini sangat tidak mendesak saat kondisi fiskal sulit," kata pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.

Berbagai spekulasi pun muncul karena kebijakan ini ditetapkan seakan secara tergesa-gesa dengan informasi yang serba terbatas. Para pengamat pun menekankan pentingnya transparansi menyeluruh terkait kebijakan ini.

"Sebelum pemerintah lompat ke program pembukaan rekening massal dengan dana sampai Rp11 triliun yang kabarnya akan diambil dari APBN ini, lebih bijak jika pemerintah mengkaji ulang DTSEN yang menetapkan desil. Kaji juga lebih dalam tujuannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyakarat," kata peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Shafa Kalila.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berkata pembukaan rekening massal melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ini dimulai sebelum akhir 2026. Untuk bisa mencapai 200 juta rekening, pembukaannya akan dilakukan secara bertahap.

Terkait anggaran program ini, Airlangga belum bisa memastikan akan memakai APBN 2026 atau APBN 2027.

"Kemarin (setelah Rapat Terbatas pada 7 September) arahan Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran," ucap Airlangga.

Bagi warga yang telah memiliki rekening dan berumur di atas 17 tahun pun juga akan memperoleh akun BRI atau BSI ini. Semuanya ini akan memperoleh saldo awal Rp50.000 yang ditanggung APBN.

Secara terpisah, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani berkata mekanisme detilnya sedang disiapkan.

Selain itu, rencana pembuatan rekening massal ini juga ditujukan untuk menyalurkan bantuan sosial tunai.

Peneliti dari Celios, Shafa Kalila, justru heran pada pemerintah yang tetap ingin program ini segera dieksekusi mengingat pemerintah menyebut sendiri hasil SNLIK sudah relatif baik. Jika memang diperlukan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, maka bukan dengan pembukaan rekening massal.

"Sebenarnya, pemerintah itu mau menyubsidi siapa? Masyarakat atau kedua bank Himbara ini? Karena ketika nantinya program tersebut berjalan, akan ada pembukaan rekening sebanyak 200 juta di dua bank itu. Otomatis, keduanya akan mendapatkan banyak sekali manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut," ujar Shafa .