Ma’ruf Amin Dorong NU Perkuat Pendidikan, Ekonomi, dan Kerukunan

Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin mendorong Nahdlatul Ulama (NU) memperkuat peran dalam membangun umat dan memakmurkan negara melalui pengembangan pendidikan, kemandirian ekonomi, serta penguatan kerukunan bangsa.

Ma’ruf mengatakan NU tidak boleh hanya menjadi wadah berkumpul warga Nahdliyin. Menurut dia, NU memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memperjuangkan keadilan, menjaga keamanan, serta mendorong perbaikan kehidupan masyarakat. “Jadi, NU itu adalah organisasi yang memperjuangkan keadilan, menebarkan keamanan, wa islahin dan melakukan berbagai perbaikan, wa ihsanin dan membawa kebaikan-kebaikannya,” kata Ma’ruf dalam acara Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi NU di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8) sebagaimana dilansir Antaranews.

Dalam konteks penguatan umat (taqwiyatul ummah), Ma’ruf menilai NU perlu memastikan masyarakat memiliki pemahaman keagamaan yang kuat sekaligus mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menawarkan konsep majma’ul bahrain atau “pertemuan dua lautan” sebagai pendekatan pendidikan, yakni memadukan pendidikan keagamaan dengan penguasaan sains dan teknologi. “Pendidikan yang harus kita bangun sekarang itu ada dua, yaitu menyiapkan orang-orang fakir, orang ulama untuk menjaga. Tadi, himayatul umat. Supaya tetap di dalam paham yang benar, dan kemudian, yang akan membangun bumi. Ya, yang menguasai sains dan teknologi,” ujar Ma’ruf.

Menurut Ma’ruf, penguatan pendidikan tersebut penting agar NU mampu menjaga keberlangsungan pemahaman keagamaan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan. Selain pendidikan, ia menilai kemandirian ekonomi menjadi unsur penting dalam upaya memakmurkan negara. Ma’ruf mengingatkan gerakan ekonomi warga NU memiliki akar sejarah melalui Nahdlatut Tujjar, gerakan para ulama dan saudagar yang berkembang sebelum NU berdiri. “Memakmurkan negara” juga, kata Ma’ruf, harus berjalan seiring dengan kemampuan menjaga persatuan dan kerukunan bangsa. Ia menekankan pentingnya prinsip hifzhul wathon atau menjaga tanah air.

Untuk menjaga kerukunan, Ma’ruf menyebut empat bingkai yang perlu diperkuat, yakni politis, yuridis, sosiologis, dan teologis. Bingkai politis, menurut dia, diwujudkan melalui komitmen terhadap konsensus nasional. Bingkai yuridis memastikan aturan dan kebijakan tidak diskriminatif. Sementara bingkai sosiologis menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu instrumen penyelesaian konflik. Adapun bingkai teologis diarahkan untuk membangun narasi kerukunan antarumat beragama, bukan mempertajam perbedaan. “Kita diperintah takwa, semua agama bertakwa, tetapi bagaimana menggunakan narasi kerukunan. Bukan narasi konflik,” kata Ma’ruf.

Di sisi lain, Ma’ruf mendorong NU memperkuat kualitas kepemimpinan melalui prinsip al-ishlah, yakni upaya mendamaikan kelompok yang berkonflik sekaligus memperbaiki arah organisasi. Ia menilai prinsip tersebut perlu berjalan bersama Fikrah Nahdliyyah yang moderat dan dinamis. Warga Nahdliyin juga dinilai perlu memahami alasan dan landasan mereka dalam berorganisasi agar tidak sekadar mengikuti arus. “Ke depan ini kita harus membangun ber-NU ala bashirah, itu kata Syekh Nawawi al-Bantani, ala hujjatin wadihatin ghairi amya. Atas dasar alasan yang kuat. Kenapa dia ber-NU? Alasannya kuat. Landasannya kuat,” ujar Ma’ruf.

Dorongan tersebut menempatkan NU bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, membangun kemandirian ekonomi, serta menjaga kohesi kebangsaan di tengah perubahan sosial dan teknologi.