Rupiah Melemah, DPR Minta BI dan Pemerintah Bergerak Cepat

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia mengingatkan pelemahan kurs berpotensi memicu imported inflation yang dapat menekan daya beli masyarakat.

Misbakhun meminta pemerintah dan Bank Indonesia bergerak cepat mengantisipasi tekanan terhadap nilai tukar rupiah agar tidak berdampak pada kenaikan harga barang dan biaya produksi. “Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/5) sebagaimana dikutip Antaranews.

Ia menilai tekanan terhadap rupiah dipengaruhi dinamika global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Menurutnya, tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan bertransmisi ke sektor riil dan melemahkan daya beli masyarakat. Misbakhun mendorong Bank Indonesia terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Menurut dia, langkah stabilisasi harus dilakukan secara presisi untuk menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan. “Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, Misbakhun menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global. Selain itu, ia meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyiapkan skenario antisipasi dalam APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya dan stabilitas harga pangan.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal atau insentif bagi bahan baku industri yang masih bergantung pada impor. “Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” katanya.

Misbakhun menambahkan, Komisi XI DPR RI akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. “Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” tuturnya.