Interpol Waspadai Wilayah Batam Jadi Basis Baru Scam Internasional

law-justice.co - National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia mengungkap indikasi pergeseran basis operasi jaringan penipuan daring internasional ke Indonesia setelah aparat mengamankan 210 warga negara asing (WNA) di Batam, Kepulauan Riau. 

Ratusan WNA tersebut diduga terlibat praktik penipuan investasi online dan jaringan kejahatan siber lintas negara yang sebelumnya beroperasi di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. 

Sekretaris NCB-Interpol Indonesia, Untung Widyatmoko, mengatakan fenomena itu menjadi sinyal serius terkait potensi Indonesia dijadikan basis baru operasi scam internasional di kawasan Asia Tenggara. “Fenomena ini menunjukkan adanya pola pergeseran scammer bubaran dari Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam yang menyebar ke Indonesia,” kata Untung dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam, Jumat (8/5/2026). 

Menurut dia, pengungkapan kasus di Batam bukan kejadian pertama. Sebelumnya, aparat juga membongkar praktik serupa di sejumlah daerah seperti Denpasar, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, hingga Sukabumi. 

Interpol Indonesia bahkan menerima informasi mengenai penangkapan ratusan WNA lainnya di Jakarta yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang sama. 

Untung menegaskan aparat tidak ingin Indonesia menjadi tempat berkembangnya praktik penipuan daring internasional setelah sejumlah negara di kawasan mulai memperketat pengawasan terhadap sindikat online scam. 

“Kami tidak mau negara kita menjadi tempat berkembangnya praktik online scam,” ujarnya. 

Selain dugaan penipuan investasi online, aparat juga mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan tersebut dalam aktivitas perjudian online dan tindak pidana siber lainnya. 

“Ada indikasi online scam dan tidak menutup kemungkinan juga berkaitan dengan judi online,” katanya. 

Saat ini, Interpol Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas negara asal para WNA, termasuk Interpol Hanoi di Vietnam, guna menelusuri jaringan lintas negara yang diduga terlibat. Koordinasi internasional itu dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan korban di berbagai negara, termasuk potensi adanya korban warga negara Indonesia. 

“Kami akan mempertimbangkan aspek pidana yang dilakukan para pelaku di Indonesia, termasuk apakah ada korban warga negara Indonesia atau tidak,” ujar Untung. 

Aparat juga terus mendalami pola operasi, aliran logistik, hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di Indonesia yang diduga membantu aktivitas jaringan tersebut selama berada di Tanah Air.