RI–Brunei Bahas Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar pertemuan bilateral strategis dengan Deputy Minister (Energy) at the Prime Minister`s Office Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi Bin Haji Mohd Hanifah di Tokyo, Ahad (15/3). (ESDM)
Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam membuka peluang kerja sama strategis di sektor energi, mulai dari penjajakan impor minyak hingga kolaborasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral di sela forum energi kawasan Indo-Pasifik di Tokyo, Jepang.
Kedua nega bakal memperkuat komunikasi strategis di sektor energi melalui pertemuan bilateral antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Deputy Minister (Energy) at the Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi Bin Haji Mohd Hanifah. Pertemuan tersebut digelar di sela agenda Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3) waktu setempat.
Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas sejumlah peluang kerja sama, termasuk penguatan ketahanan energi melalui diversifikasi pasokan minyak serta kolaborasi pengembangan pembangkit energi berbasis EBT. Bahlil mengatakan Brunei menunjukkan minat mempelajari pengalaman Indonesia dalam diversifikasi sumber pembangkit listrik. Saat ini, sekitar 99 persen pembangkit listrik di Brunei masih bergantung pada gas. “Ini momentum kolaborasi kawasan. Brunei melihat Indonesia sudah melangkah lebih maju dan terstruktur dalam pengembangan pembangkit dari berbagai sumber energi,” ujar Bahlil.
Menurutnya, Brunei tengah menyiapkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik nasional hingga lima kali lipat dari kapasitas saat ini. Negara tersebut berencana menambah sekitar 4 gigawatt (GW) kapasitas baru dari total kapasitas eksisting sekitar 1 GW. Selain kerja sama pembangkit, Indonesia juga membuka peluang penjajakan impor minyak mentah dari Brunei untuk memperkuat ketahanan pasokan energi nasional. Produksi minyak Brunei saat ini berkisar 100.000–110.000 barel per hari. “Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik,” kata Bahlil.
Di sisi lain, Brunei juga tertarik mempelajari teknologi peningkatan produksi minyak yang diterapkan oleh Pertamina, khususnya teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digunakan pada sumur-sumur tua. Bahlil menyatakan pemerintah siap memfasilitasi kerja sama teknis antara perusahaan energi kedua negara, termasuk berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi EOR.
Sementara itu, Azmi mengatakan Brunei telah menggunakan teknologi water flooding untuk meningkatkan produksi minyak, dan tengah mempertimbangkan penggunaan metode chemical flooding seperti EOR. “Kami tertarik belajar dari Indonesia karena teknologi EOR sudah diterapkan di sana,” ujarnya.
Selain aspek teknologi dan pasokan energi, Indonesia juga menawarkan peluang investasi bagi Brunei melalui skema Koridor Ekonomi Indonesia atau Indonesian Economic Development Corridor (IEDC). Skema tersebut membuka peluang bagi investor Brunei untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, terutama di wilayah terpencil yang memiliki potensi sumber daya energi.
Kerja sama kedua negara juga diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan di sektor hulu migas hingga pengembangan auditor energi terbarukan.
Pertemuan di Tokyo tersebut menjadi sinyal penguatan hubungan energi antara Indonesia dan Brunei, dengan potensi kolaborasi yang mencakup pasokan minyak, pengembangan hidrogen hijau, hingga investasi infrastruktur energi di kawasan terpencil. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi kedua negara sekaligus mendukung transisi energi di Asia Tenggara.




Komentar