Mendadak Menteri PU Ditelepon Prabowo soal Dua Dirjen Mundur

law-justice.co - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku mendapat telepon langsung dari Presiden Prabowo Subianto setelah dua direktur jenderal (dirjen) di kementeriannya mengundurkan diri.

Dua pejabat yang mundur tersebut adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) D. Purwantoro.

Dody mengatakan Presiden Prabowo menghubunginya ketika ia sedang melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat. Ia bahkan sempat menghentikan perjalanan di tengah jalan tol untuk menerima telepon dari Kepala Negara. Dalam percakapan itu, Prabowo mengapresiasi langkah yang diambil kementeriannya.

"Beberapa hari yang lalu pada saat saya sedang kunjungan kerja di Sumatera Barat, saya berhenti di tengah jalan tol karena Pak Presiden telpon dan memberikan apresiasinya," jelasnya kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Dody menjelaskan kedua dirjen tersebut sebenarnya sudah memutuskan mundur sejak pertama kali diperiksa dalam proses internal di Kementerian PU. Mereka memilih mengundurkan diri sebelum dibebastugaskan atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Oleh karena itu, Dody tidak ingin membeberkan lebih detail mengenai kasus ini.

Pengunduran diri dua dirjen ini berkaitan dengan temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dody mengatakan surat dari BPK sebenarnya tertanggal Agustus 2025, tetapi baru diterima secara fisik oleh Kementerian PU pada 3 Maret 2026.

BPK pun meminta Kementerian PU membentuk tim ad hoc, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja serta mengaktifkan kembali Komite Audit.

Fokus utama setelah temuan ini adalah memastikan dana Rp1 triliun itu dapat dikembalikan ke negara. Menurut Dody, dana sebesar itu bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

Dia juga mencontohkan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun jembatan, sekolah, hingga rumah sakit.

"Makanya itu kita akan kejar mudah-mudahan sebelum dengan waktu 60 hari yang disampaikan oleh BPK dari tanggal waktu kita terima surat itu 3 Maret, kita sudah bisa menjawab dengan lebih positif lagi," ujar Dody.