Prabowo Pakai Ormas untuk Meredam Aksi Rakyat

law-justice.co - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8/2025). Pertemuan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Sore ini rombongan 16 organisasi kemasyarakatan Islam diterima oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang," ujar Gus Yahya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal dari masing-masing ormas yang hadir. Dalam suasana dialog yang berlangsung terbuka dan mendalam, para tokoh masyarakat berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo. Tampak mendampingi dalam pertemuan itu antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Muhammad Herindra, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Menurut Gus Yahya, diskusi yang berlangsung membahas berbagai persoalan bangsa secara komprehensif, khususnya situasi terkini yang tengah menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa para pemimpin ormas sepakat untuk turut serta menjaga ketenangan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Kami sepakat untuk bersama-sama mengajak masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan dukungan para pemimpin umat, kita mampu menghadapi berbagai tantangan,” ujar Gus Yahya.

"Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum, tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi, khususnya hari-hari ini.”

Di hari yang sama, Presiden Prabowo juga memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke kediamannya di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan instruksi tegas kepada aparat keamanan untuk segera bertindak menghadapi meningkatnya aksi anarkis di sejumlah wilayah.

“Arahan Presiden jelas. Untuk tindakan-tindakan anarkis, TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum,” ungkap Kapolri Jenderal Sigit dalam pernyataan persnya yang turut didampingi Panglima TNI.

Kapolri menjelaskan bahwa dalam dua hari terakhir, sejumlah aksi unjuk rasa telah berkembang menjadi kerusuhan, termasuk pembakaran gedung, perusakan fasilitas umum, dan penyerangan terhadap markas aparat.

“Itu sudah masuk ranah tindak pidana, bukan lagi bagian dari penyampaian aspirasi,” tegas Sigit.

Untuk meredam keresahan publik, aparat keamanan akan segera diterjunkan guna menstabilkan kondisi di lapangan. Kapolri memastikan bahwa tindakan penegakan hukum akan dilakukan secara terukur dan proporsional.

“Ini semua demi menjaga rasa aman masyarakat dan stabilitas nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menyelesaikan permasalahan secara damai sesuai koridor hukum.

“Mari kita jaga kedamaian. Jika ada persoalan, mari diselesaikan melalui musyawarah dan cara-cara hukum,” tutur Agus.