Ironi Kader PSI di Kabinet Prabowo; Dulu Menghina, Kini Menjilat...

[INTRO]

Dalam politik, memang tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Kalimat itu rasanya begitu pas untuk menggambarkan ironi yang tengah terjadi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Prabowo pernah menjadi sosok yang dicemooh, dihina, bahkan dituduh menyebar kebohongan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Namun kini, wajah-wajah yang dahulu lantang mengkritik dan merendahkan Prabowo itu  justru tampil sebagai pejabat negara di bawah komandonya baik sebagai menteri, wakil menteri, komisaris di BUMN maupun jabatan strategis lainnya yang formasinya memang banyak sekali

Prabowo sendiri, dalam pidatonya pada Kongres PSI di Solo, menyampaikan keheranannya secara terbuka: masak partai kecil seperti PSI kok pengaruhnya besar sekali. Ucapan itu, meskipun disampaikan dengan nada bercanda, menyiratkan kenyataan politik yang tak bisa disangkal bahwa kader-kader PSI, yang pernah menjadi penghina paling vokal, kini menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan, menikmati fasilitas, gaji besar, dan kursi-kursi empuk di perusahaan negara sehingga memunculkan sebuah ironi.

Transformasi dari "penghina menjadi penjilat" ini memunculkan pertanyaan besar tentang etika politik, integritas kekuasaan, dan masa depan pengelolaan negara ini. Apalagi, tudingan dari tokoh seperti Said Didu bahwa mereka adalah "juru maki yang digaji negara" makin menguatkan dugaan bahwa jabatan publik telah diperalat sebagai hadiah bagi loyalitas baru, bukan kompetensi sejati.

Mengapa para penghina Prabowo itu  kini justru dipercaya menduduki posisi strategis di pemerintahan dan BUMN?. Apa dampak dari kehadiran `juru maki yang digaji negara` terhadap integritas BUMN dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo?.

Kursi Empuk Untuk Para Penghina

Fenomena politik yang kita saksikan hari ini sungguh mencengangkan. Beberapa tahun yang lalu, para kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikenal sebagai pengkritik paling vokal terhadap sosok Prabowo Subianto. Tidak sedikit di antara mereka yang melontarkan pernyataan bernada sinis, provokatif, bahkan ofensif terhadap Prabowo, baik dalam forum resmi maupun media sosial. Namun, ironi politik itu kini berbalik arah secara dramatis. Mereka yang dulu mengolok dan merendahkan, kini justru menjadi bagian dari pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang mereka hina habis-habisan.

Kita tentu masih ingat bagaimana Raja Juli Antoni pernah menyebut Prabowo sebagai sosok “emosional” dan menyindir pidatonya sebagai tidak berdampak, keras atau lembut sama saja. Grace Natalie bahkan dengan lantang menyebut pidato Prabowo sebagai “The Prabowo Show”, menuduhnya menyebarkan angka palsu terkait kemiskinan, dan secara terbuka mempertanyakan kapasitasnya sebagai calon pemimpin bangsa.

Belum lagi insiden “Kebohongan Award” yang ditujukan kepada Prabowo oleh empat tokoh PSI: Grace Natalie, Raja Juli, Tsamara Amany, dan Dara Nasution yang berujung pada pelaporan mereka ke Bareskrim oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Semua itu terdokumentasi, tertulis, dan tak terbantahkan.

Namun kini, tokoh-tokoh tersebut justru menduduki posisi strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Raja Juli Antoni menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Giring Ganesha menjadi Wakil Menteri Kebudayaan sekaligus komisaris di anak usaha Garuda yang menguntungkan, dan Isyana Bagoes Oka menjabat Wakil Kepala BKKBN. Di lingkaran BUMN, posisi komisaris dibagikan kepada Grace Natalie, Tsamara Amany, Dini Shanti Purwono, Ade Armando, hingga Kartika Djoemadi. Deretan nama ini tidak hanya mengisi posisi formal, tapi juga menempati ruang kekuasaan yang besar dalam pengelolaan aset negara dengan gaji dan fasilitas yang luar biasa.

Pertanyaannya sederhana: mengapa dan bagaimana bisa ini terjadi?. Jawabannya tidak lepas dari kompromi kekuasaan dan realitas politik pasca-Pilpres 2024. Di balik formasi kabinet dan penempatan di BUMN, terdapat benang merah yang jelas: pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memastikan loyalis dan orang kepercayaannya tetap punya ruang di pemerintahan, meskipun bukan lagi dirinya yang menjadi presiden.

Jokowi disebut-sebut memainkan peran kunci dalam menempatkan kader PSI partai yang selama ini sangat dekat dengannya ke dalam pemerintahan Prabowo, terutama melalui tangan kanannya, Erick Thohir. Sebagai Menteri BUMN yang kini memiliki pengaruh besar dalam perombakan struktur perusahaan negara, Erick diyakini menjadi “jembatan politik” antara Jokowi dan Prabowo.

Apa yang terjadi sebenarnya bukan sekadar transisi politik, melainkan praktik pragmatisme tingkat tinggi. Para penghina berubah menjadi penjilat, bukan karena telah berubah pandangan secara ideologis, tetapi karena melihat peluang untuk berkuasa dan menikmati kenyamanan dari jabatan-jabatan basah. Sementara itu, Prabowo sendiri dalam upayanya untuk menjaga stabilitas dan merawat rekonsiliasi politik pasca pemilu menerima mereka masuk dalam lingkaran pemerintahannya. Apakah ini bentuk kelapangan dada atau tekanan politik? Bisa jadi keduanya.

Namun kenyataan ini tetap menyisakan ironi yang menyakitkan bagi publik yang masih percaya pada konsistensi nilai dan prinsip dalam politik. Bagaimana mungkin orang-orang yang secara terang-terangan menghina, memfitnah, bahkan mempermalukan calon presiden saat itu kini menjadi bagian dari lingkaran kuasa di bawah kepemimpinannya? Apakah kekuasaan telah menumpulkan memori politik bangsa ini? Atau justru ini memperlihatkan bahwa di dalam politik, yang penting bukan lagi rekam jejak, melainkan posisi tawar?

Lebih dari itu, keberadaan kader PSI di banyak posisi strategis, meskipun partainya tidak memiliki kekuatan elektoral signifikan, menimbulkan pertanyaan serius tentang etos meritokrasi. Apakah mereka berada di sana karena kemampuan dan kapabilitas, atau karena keberanian mereka untuk berpaling dan mendekat pada lingkaran pengaruh? Lalu bagaimana nasib para profesional, birokrat berdedikasi, dan tokoh independen yang seharusnya menjadi ujung tombak reformasi di BUMN?

Jika situasi ini terus dibiarkan, maka kekuasaan akan menjadi milik mereka yang paling lihai bermanuver, bukan mereka yang paling mampu melayani. Dan ketika publik melihat para “juru maki” justru diberi gaji dari negara, bukan tak mungkin kepercayaan terhadap pemerintah dan terhadap Prabowo sendiri akan mulai tergerus.Inilah potret politik Indonesia hari ini: pragmatis, penuh kompromi, dan kadang terlalu mudah melupakan luka lama demi jabatan baru.

Dampak Kehadiran Juru Hina

Penunjukan sejumlah kader PSI yang sebelumnya dikenal luas sebagai pengkritik keras bahkan penghina terhadap Prabowo Subianto ke dalam lingkaran kekuasaan, baik di kabinet maupun jajaran komisaris BUMN, telah menimbulkan sorotan tajam dari publik. Mereka yang dahulu dikenal sebagai "juru maki", kini justru berada dalam posisi strategis dengan fasilitas negara. Istilah “juru maki yang digaji negara” yang dilontarkan oleh tokoh nasional Said Didu tidak hanya menyindir, tetapi sekaligus membuka tabir kekhawatiran lebih dalam: apa dampak dari kehadiran mereka terhadap integritas BUMN dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo?

Pertama,  Kredibilitas Pemerintah dan Legitimasi Moral. Salah satu dampak langsung adalah tergerusnya kredibilitas moral pemerintahan Prabowo di mata publik. Ketika orang-orang yang dulu memfitnah dan memperolok Prabowo kini justru diberi tempat terhormat dalam struktur kekuasaan, publik dengan mudah membaca situasi ini sebagai bentuk kompromi politik yang mengabaikan integritas dan konsistensi nilai. Alih-alih memperkuat narasi rekonsiliasi nasional, keputusan-keputusan ini justru menciptakan kesan bahwa kekuasaan telah berubah menjadi tempat berlindung bagi para oportunis politik.

Dalam konteks teori legitimasi Max Weber, tindakan ini berpotensi melemahkan “legitimasi rasional-legal”, yaitu bentuk legitimasi yang bersandar pada aturan, kompetensi, dan meritokrasi. Ketika jabatan diberikan bukan berdasarkan kapabilitas melainkan kedekatan atau balas jasa politik, kepercayaan terhadap struktur pemerintahan sebagai institusi yang sah secara moral dan rasional akan terkikis.

Kedua, Integritas dan Tata Kelola BUMN yang Terancam.  BUMN sebagai pilar ekonomi negara seharusnya dikelola oleh orang-orang yang profesional, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan politik. Namun kehadiran figur-figur partisan terutama yang dikenal sebagai “penyerang bayaran” politik saat masa kampanye di posisi komisaris atau komite audit, justru merusak etos profesionalisme dan kepercayaan investor maupun masyarakat.

Dalam teori agency-principal, BUMN sebagai entitas milik negara mewakili kepentingan rakyat, sementara para komisaris dan direksi berperan sebagai agen yang seharusnya mengelola perusahaan dengan itikad baik untuk kepentingan publik. Namun ketika para “agen” tersebut berasal dari kelompok partisan yang sebelumnya hanya dikenal karena propaganda dan agitasi, maka potensi konflik kepentingan meningkat tajam. Mereka lebih mungkin menjalankan agenda politik kelompoknya ketimbang mengutamakan performa bisnis dan pelayanan publik.

Selain itu, risiko moral hazard juga meningkat, yaitu kondisi di mana seorang pejabat merasa aman menyalahgunakan wewenangnya karena merasa punya "jaminan politik" dari atasannya. Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan dan reputasi BUMN.

Ketiga, Merosotnya Kepercayaan Publik terhadap Reformasi dan Transparansi.  Reformasi BUMN selama ini selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah sebagai langkah menuju transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, ketika posisi strategis BUMN justru diisi oleh sosok-sosok yang tidak memiliki rekam jejak di bidang bisnis, manajemen, atau keuangan negara melainkan dikenal karena peran politik belaka maka pesan reformasi menjadi kehilangan makna. Publik melihat penunjukan ini sebagai bentuk politisasi BUMN, bukan profesionalisasi.

Di sinilah kepercayaan publik berada di titik rawan. Dalam konteks teori social trust, jika masyarakat merasa bahwa institusi negara tidak lagi dikelola secara adil dan transparan, maka trust deficit akan meluas. Ketidakpercayaan ini tidak hanya berdampak pada opini publik, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial-politik, daya tarik investasi, hingga kelangsungan program-program strategis negara.

Ke Empat, Kesan Pemerintahan yang Tidak Konsisten dan Elitistis.  Prabowo dalam berbagai kesempatan berusaha menampilkan diri sebagai pemimpin yang tegas, nasionalis, dan berjiwa besar. Namun langkah politik seperti menerima “juru maki” ke dalam kabinet dan BUMN justru memperkuat citra politik transaksional dan elitis, bukan kepemimpinan yang berbasis nilai dan keteladanan.

Dalam jangka panjang, inkonsistensi seperti ini bisa menjauhkan Prabowo dari basis pemilih loyalnya yang selama ini mendambakan perubahan arah politik nasional. Di sisi lain, masyarakat yang rasional juga makin ragu apakah pemerintah Prabowo akan benar-benar membawa reformasi struktural, atau hanya sekadar mengulang pola-pola lama dari rezim sebelumnya.

Alhasil, kehadiran para “juru maki yang digaji negara” bukan sekadar soal personal atau partai, melainkan gejala dari degradasi nilai dalam kekuasaan. Ketika penghinaan berubah menjadi tiket kekuasaan, maka yang dirugikan bukan hanya lawan politik, tetapi seluruh rakyat Indonesia. BUMN kehilangan arah profesionalnya, pemerintah kehilangan integritas moralnya, dan demokrasi kehilangan maknanya.

Jika Prabowo tidak segera mengoreksi arah kebijakan penunjukan pejabat publik secara selektif dan berbasis kompetensi, maka ia berisiko kehilangan bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga warisan politik yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Sebab sebagaimana pepatah lama berkata: “Kekuasaan yang didirikan di atas kepura-puraan, tidak akan bertahan lama.”