Pembangunan IKN Diduga Rawan Potensi Korupsi

law-justice.co - Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pelemahan ekonomi nasional.

Menurutnya, proyek dengan anggaran sebesar Rp466 triliun tersebut sulit terealisasi secara optimal karena menyedot dana negara dalam jumlah yang sangat besar.

“Banyak kebijakan yang memperburuk kondisi ekonomi kita. Contohnya adalah pemindahan ibu kota ke IKN, yang sejak awal terlihat tidak realistis. Bahkan, undang-undang yang mendasarinya dinilai bertentangan dengan konstitusi,” ujar Anthony dalam podcast EdShareOn yang tayang Rabu (16/7/2025).

Anthony juga menyoroti bahwa proyek IKN yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi diduga mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). “Kebijakan itu berasal dari era Jokowi. Banyak dugaan bahwa proyek ini sarat dengan praktik koruptif yang menguntungkan kelompok tertentu,” ucapnya.

Adapun pernyataan tersebut sejalan dengan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan 2024, yang mengungkap kekhawatiran investor asing terhadap jaminan integritas bebas korupsi di kawasan IKN.

ICW juga melaporkan adanya indikasi kecurangan pada 24 proyek di IKN, dengan nilai total anggaran mencapai Rp8,57 triliun. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek pembangunan jalan tol.

Lebih lanjut, Anthony menilai pembangunan IKN tidak realistis karena lokasinya yang berada di kawasan hutan, sehingga berpotensi menyulitkan pengelolaan kawasan permukiman.

“Contohnya, pengembangan kawasan seperti Kelapa Gading di pinggiran Jakarta saja memakan waktu hingga 20 tahun untuk bisa dihuni. BSD pun butuh waktu bertahun-tahun. Maka sulit dipercaya jika IKN bisa dibangun hanya dalam lima tahun,” tegasnya.

Meski begitu, ia mengakui pembangunan IKN mungkin saja berhasil jika pemerintah mampu menjaga konsistensi dalam pembangunan jangka panjang. Namun, tantangannya adalah mempertahankan komitmen tersebut dalam waktu puluhan tahun.

“Kalau dibangun terus selama 50 tahun, mungkin saja berkembang. Tapi siapa yang mampu menjaga kesinambungan itu selama lima dekade? Ini lebih seperti mimpi,” kata dia.

Lantas, Anthony menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, khususnya yang dapat menciptakan lapangan kerja dalam skala besar.