Kudeta Merangkak itu Sudah Dipersiapkan Sejak Lama

law-justice.co - Kudeta merangkak adalah istilah yang merujuk pada proses perebutan kekuasaan yang dilakukan secara bertahap dan perlahan, bukan melalui aksi langsung atau revolusi yang tiba-tiba.

Kudeta jenis ini biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dengan pihak yang ingin merebut kekuasaan melemahkan lawan mereka sedikit demi sedikit melalui berbagai cara, seperti manipulasi politik, infiltrasi lembaga-lembaga negara, pelemahan hukum, dan propaganda.

Berbeda dengan kudeta langsung yang sering melibatkan aksi militer atau penggulingan pemerintahan secara cepat, kudeta merangkak lebih bersifat terselubung dan menggunakan strategi jangka panjang untuk mengendalikan negara tanpa terlihat seperti pengambilalihan paksa.

Istilah kudeta merangkak sering dikaitkan dengan situasi di mana seorang pemimpin atau kelompok tertentu perlahan-lahan mengambil kendali penuh atas suatu pemerintahan dengan cara yang tampaknya sah tetapi sebenarnya bertujuan untuk mengubah tatanan politik sesuai kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya.

Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, nampaknya kudeta merangkak itu saat ini sedang berlangsung terhadap pemerintahan Prabowo yang diduga dilakukan oleh Mulyono bersama barisann pendukungnya.

Apakah kudeta merangkak itu pernah terjadi dalam kancah perpolitikan di Indonesia ?. Benarkah Mulyono bersama barisannya memang sudah lama mempersiapkan diri untuk melakukan kudeta merangkak terhadap pemerintahan yang sekarang berkuasa ?. Bagaimana upaya untuk menguji coba kudeta merangkak itu diduga dilakukan Mulyono dan barisannya sebelum waktu yang tepat untuk bisa mewujudkannyaa ?

Pernah Terjadi di Indonesia

Dalam catatan sejarah,kudeta merangkak ternyata pernah terjadi di Indonesia pada masa peralihan pemerintahan orde lama ke orde baru (Orba).  Pada awal tahun 1960-an, Indonesia terjerat dalam ketegangan politik yang semakin memanas sehingga menimbulkan huru hara.

Saat itu  Soekarno, sebagai presiden, semakin memperlihatkan kecenderungan otoriter dalam mengelola negara. Sebagai respons, Soeharto, seorang jenderal yang saat itu sudah memiliki pengaruh besar di militer, mulai merancang langkah-langkah yang penuh strategi tapi sangat halus mainnya.

Soeharto tidak menggunakan kekuatan militer secara langsung, ia lebih memilih taktik yang halus dan penuh perhitungan untuk menggoyang kepemimpinan Soekarno, sebuah kudeta merangkak namanya.

Langkah pertama adalah memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Soekarno yang dianggap tidak mampu menanggulangi krisis ekonomi dan politik yang sedang melanda. Ekonomi Indonesia saat itu tengah terpuruk, inflasi melambung tinggi, dan berbagai kelompok masyarakat mulai merasa terpinggirkan kehidupannya.

Soeharto mulai menyuarakan ketidakpuasan ini, dengan cara memainkan emosi  rakyat untuk bersikap terhadap kegagalan Soekarno dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi selama pemerintahannya

Soeharto memanfaatkan media untuk menggambarkan pemerintahan Soekarno yang dilihat semakin jauh dari rakyatnya. Ia memanipulasi ketidakpuasan ini dengan menggiring opini publik untuk beralih mendukungnya. Dalam prosesnya, ia tidak hanya mengandalkan pengaruh politik di kalangan elit militer, tetapi juga memanipulasi perasaan ketakutan rakyat akan masa depannya.

Soeharto juga membangkitkan rasa cemas rakyat akan ancaman dari komunis, yang pada waktu itu sedang berkembang pesat di Indonesia. Kampanye anti-komunis menjadi senjata ampuh yang memicu ketegangan antara pemerintah Soekarno dengan rakyat, menanamkan perasaan ketidakamanan rakyat pada umumnya.

Kemudian, Soeharto melancarkan langkah taktis lainnya: membangun perlawanan terbuka di kalangan tentara. Ia merangkul kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan Soekarno, termasuk kelompok Islam dan nasionalis, untuk berjuang bersama melawan kekuasaan Soekarno .

Mereka mengorganisir demonstrasi besar-besaran yang memaksa pemerintah untuk merespons dengan keras, menciptakan atmosfer ketegangan di seluruh negara. Di tengah situasi yang semakin memanas, Soeharto berhasil menarik simpati rakyat dengan menggambarkan dirinya sebagai penyelamat dari tirani Soekarno, yang semakin dituduh lemah dan tidak mampu menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pada akhirnya, dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan, Soeharto berhasil memanfaatkan situasi ini untuk mengambil alih kendali negara melalui langkah-langkah yang terlihat sah, tetapi sebenarnya dirancang dengan penuh perhitungan melalui kudeta merangkak yang dirancangnya.

Tanpa menampilkan kekuatan langsung yang mencolok, ia menggunakan emosi rakyat dan ketegangan yang ada untuk melancarkan kudeta merangkak, yang pada akhirnya berhasil menggulingkan Soekarno dan mengangkatnya sebagai presiden baru Indonesia.

Kudeta Merangkak Mulyono

Mulyono, yang sejak awal menjabat sebagai Presiden Indonesia, menunjukkan ambisi yang kuat untuk melanjutkan pemerintahan dan memperkuat posisinya. Setelah berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam dua periode kepemimpinannya, ia semakin terlihat ingin memperpanjang masa jabatannya hingga periode ketiga.

Para pendukungnya berargumen bahwa kepemimpinannya masih dibutuhkan demi kesinambungan pembangunan dan stabilitas ekonomi Indonesia kedepannya. Namun, di sisi lain, suara penolakan datang dari manam mana. Kelompok oposisi, akademisi, aktivis, hingga masyarakat sipil, yang menilai bahwa langkah tersebut bertentangan semangat reformasi dan bertentangan pula dengan konstitusi negara.

Gelombang protes merebak di berbagai daerah, menolak segala upaya amendemen UUD 1945 yang memungkinkan perpanjangan masa jabatannya. Para kritikus menilai, jika Mulyono tetap melangkah ke arah itu, bukan hanya demokrasi yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

Pada akhirnya seperti kita ketahui bersama, keinginan untuk tiga periode itu kandas ditengah jalan sehingga membuat Mulyono kecewa. Tatapi kegagalan ini bukan tidak diantisipasi sebelumnya. Rupanya Mulyono telah merancang plan B untuk kegagalannya memperpanjang masa jabatannya.

Plan B yang dimaksudkan tersebut adalah mempersiapkan kudeta merangkak terhadap siapapun yang nanti akan menggantikannya setelah selesai dua periode permerintahannya.  Itulah sebabnya sejak pertama kali terpilih sebagai Presiden pada 2014, Mulyono  bukan sekadar memimpin, tetapi juga membangun sebuah sistem kekuasaan yang berlandaskan oligarki dan dinasti politik sebagai penopangnya.

Jika diamati lebih dalam, langkah-langkahnya bukanlah sekadar upaya menjaga stabilitas pemerintahan, melainkan sebuah kudeta merangkak, sebuah skenario yang dijalankan perlahan dan sistematis untuk memastikan dominasi politiknya tetap langgeng, bahkan setelah dirinya tak lagi menduduki jabatannya.

Dari awal pemerintahannya, Mulyono merangkul para taipan dan oligarki yang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dan politik Indonesia. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil bukan hanya menguntungkan rakyat, tetapi juga memperkuat posisi para pengusaha besar yang setia kepadanya. Infrastruktur dibangun besar-besaran, tetapi di balik itu, proyek-proyek strategis diberikan kepada kelompok-kelompok bisnis tertentu yang semakin menancapkan kuku mereka dalam pemerintahannya

Secara politik, Muyono juga melakukan konsolidasi besar-besaran untuk mempersiapkan segala sesuatunya setelah nanti kehilangan kursinya. Partai-partai yang tadinya berseberangan perlahan "dijinakkan," baik melalui politik transaksional maupun penyebaran loyalis di berbagai lini kekuasaan yang ada. Hasilnya, oposisi semakin lemah, sementara koalisi pemerintah makin dominan dibawah kendalinya.

Bahkan, perubahan-perubahan dalam undang-undang semakin mempermudah upaya pelanggengan kekuasaan, seperti revisi UU KPK yang melemahkan KPK. Namun, strategi Jokowi tak berhenti di situ saja. Ia juga mulai membangun dinasti politiknya. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, diletakkan di jalur strategis politik dengan menjadi Wali Kota Solo sampai kemudian menduduki jabatan menjadi orang kedua di Indonesia.

Meskipun proses untuk naiknya Gibran dalam pemilihan presiden 2024 , dilakukan dengan segala jalan "hukum" yang melanggar ketentuan yang ada, namun semuanya bisa dilakukan karena pengaruh kekuasaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tiba-tiba mengubah aturan batas usia capres-cawapres semakin menunjukkan bahwa jalur kekuasaan ini sudah disiapkan cukup lama.

Sementara sang menantu, Bobby Nasution, juga mendapat posisi sebagai Wali Kota Medan untuk kemudian naik kelas menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kemenangannya diduga berkat gelontoran program Bansos (Bantuan Sosial) yang luar biasa besarnya selain dugaan dukungan dari “partai coklat” yang ada dibawah kendalinya.

Dijadikannya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai pejabat negara menyusul endorsmen Mulyono terhadap beberapa Kepala Daerah selama Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 disinyalir sebagai persiapan kudeta merangkak nantinya pasca ia tidak lagi menjadi presiden Republik Indonesia

Mulyono ingin memastikan bahwa keluarganya akan terus berada di lingkaran kekuasaan yang sangat potensial untuk terus mendukung dirinya meskipun secara de yure sudah tidak lagi berkuasa. Begitu juga pejabat pejabat yang diendorsnya selama Pilkada yang kemudian terpilih menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota diharapkan akan menjadi bagian dari barisan pendukung yang terus loyal kepadanya meskipun ia telah kehilangan kursi kekuasaannya.

Dukungan tentunya juga diharapkan akan tetap datang dari para taipan atau oligarki yang telah dibantunya selama Mulyono berkuasa. Terbukti saat ia sudah lengser dari kursinya , tapi masih ada saja oligarki yang datang kerumahnya di Solo untuk bersilaturahmi yang menunjukkan bahwa masih ada oligarki yang tetap setia kepadanya.

Selain kekuatan keluarga, pejabat yang di endors dan oligarki, ada juga kekuatan lain yang tak boleh diremehkan keberadaannya yaitu aparat negara yang selama ini telah “dimanja” saat Mulyono berkuasa terutama dari kalangan “partai coklat” dan jajarannya. Mereka tentu masih sangat loyal kepadanya. Belum lagi tokoh tokoh politk yang didiuga kuat tersangkut korupsi tetapi justru diberikan kesempatan untuk masuk ke kabinet Prabowo melalui “rekomendasi” yang diberikannya. Mereka mereka itu adalah “pasukan” tersembunyi yang sewaktu waktu bisa di manfaatkan kalau Mulyono membutuhkannya.

Terkait dengan masuknya 17 Menteri “titipan” Mulyono ke kabinet Prabowo, ini tentunya bukan sekadar soal kesinambungan kebijakan, tetapi sebuah strategi terencana untuk memastikan bahwa kendali atas pemerintahan tidak sepenuhnya berpindah ke tangan Prabowo.

Sejumlah menteri kunci yang memiliki akses terhadap kebijakan ekonomi, hukum, dan pertahanan dimana mereka itu berasal dari lingkaran Mulyono, sengaja ditanam disana seolah mereka adalah "mata dan telinga" yang siap bergerak jika situasi menuntut kehadirannya.

Mereka bukan sekadar pemain pasif, tetapi kekuatan bayangan yang bisa digerakkan untuk menekan, melemahkan, atau bahkan menggulingkan Prabowo jika kelompok itu terganggu kepentingannya.

Oleh karena itu skenario pemakzulan terhadap Prabowo bukanlah hal yang mustahil terjadi sewaktu waktu manakala kondisi memang sudah benar benar bisa dicipta. Dengan kombinasi kekuatan di eksekutif, legislatif, serta dukungan oligarki dan media yang masih berpihak pada Mulyono, Prabowo bisa saja menghadapi tekanan besar yang perlahan tapi pasti menggerus legitimasi kepemimpinannya.

Jika kebijakan Prabowo mulai berseberangan dengan kepentingan kelompok ini, maka mesin politik yang selama ini terpelihara dapat dikerahkan, baik melalui tekanan parlemen, mobilisasi opini publik lewat media dan buzzer buzzernya, hingga langkah-langkah hukum yang berujung pada upaya pemakzulan pada dirinya.

Bayang-bayang Mulyono memang belum hilang sepenuhnya. Ia masih menjadi kekuatan politik yang mampu menentukan arah pemerintahan, bahkan ketika Mulyono sudah hilang kursi kekuasaannya. Bagi Prabowo, tantangannya saat ini bukan hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga menghadapi ancaman laten dari dalam lingkarannya sendiri yang sewaktu waktu bisa menjebaknya.

Kudeta Merangkak Melalui "Test the Waters"

"Test the waters" adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berarti mencoba atau menguji sesuatu secara perlahan sebelum melangkah pada tahap ujian yang sebenarnya.Dalam konteks sebuah peristiwa, "test the water" berarti mencoba melihat respons atau reaksi awal sebelum mengambil langkah lebih besar yang akan dilakukan sesuai rencana.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Menteri titipan Jokowi yang memicu keresahan rakyat jelata. Sebagai contoh kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, larangan penjualan gas 3 kg di tingkat pengecer, serta kasus pagar laut yang menghambat akses nelayan, seolah-olah menjadi rangkaian langkah yang sengaja dibuat untuk membebani rakyat jelata.

Cuma langkah “test the waters” yang sedang dijalankan oleh orang orang Mulyono tersebut ternyata tidak berjalan mulus sesuai rencana. Dalam kasus tabung gas 3 kg yang melibatkan Menteri Bahlil misalnya, ternyata Bahlil salah perhitungan dengan kebijakannya. Mungkin dikiranya Prabowo akan mendukung kebijakannya sehingga rakyat menjadi marah kepada pemerintah yang sekarang berkuasa.

Diluar dugaannya, ternyata Prabowo justru bertindak tegas dengan menganulir kebijakannya dan meminta supaya tabung gas 3 kg tetap dijual di tingkat eceran seperti sebelumnya.

Pada hal awalnya kebijakan Bahlil itu sudah dibungkus dengan rapi yaitu bertujuan untuk menertibkan harga agar rakyat kecil tidak terbebani nantinya. Tapi faktanya kebijakannya itu malah membuat situasi menjadi kacau balau dimana keresahan melanda dimana mana.

Demikian juga halnya dengan munculnya kasus pagar laut yang membuat nelayan terganggu aktifitasnya. Keberadaan pagar laut yang sempat heboh itu telah mengancam kredibilitas pemerintah Prabowo kalau sampai tidak ada tindakan yang tepat sebagai solusinya.

Untungnya Prabowo dengan sigap mengutus pasukan TNI untuk merobohkan pagar laut itu dan meminta supaya mengusut pelakunya. Meskipun perintahnya itu nampak tidak di dukung oleh aparat kepolisian dan Kementerian dan Kelautan (KKP) tapi dengan tindakan tegas untuk merobohkan pagar laut oleh TNI telah mencegah terjadinya potensi kemarahan rakyat yang mungkin sengaja disulut untuk merobohkan kredibilitas pemerintah yang sekarang berkuasa.

Hal yang sama juga terjadi pada kenaikan PPN 12 persen, dimana awalnya mungkin ingin dikipas kipasi sebagai pemicu kemarahan rakyat karena efeknya bisa menaikkan harga harga. Tapi Pemerintah Prabowo berhasil meredamnya dengan menyatakan bahwa kenaikan itu hanya berlaku untuk barang mewah saja.

Banyak yang bertanya-tanya, mengapa kebijakan-kebijakan menyakiti rakyat kecil tersebut muncul secara bersamaan dalam waktu yang relatif singkat pula ? Apakah ini hanya sekadar ketidaksensitifan pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat, atau ada skenario lain yang sengaja dicipta ?.

Beberapa analis politik mencurigai adanya upaya sistematis untuk memancing kemarahan rakyat jelata. Ketidakpuasan yang semakin memuncak dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menggoyang stabilitas pemerintahan yang sekarang berkuasa.

Dengan kata lain, bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mendorong rakyat ke jurang frustrasi agar terjadi gelombang protes besar-besaran, yang kemudian dijadikan momentum untuk menggulirkan skenario kudeta merangkak terhadap pemerintahan Prabowo yang belum genap setahun berkuasa.

Sepertinya kasus kasus seperti itu harus menjadi lampu lampu kuning buat Prabowo, karena kedepan diperkirakan hal seperti ini akan lebih sering terjadi, karena para Menteri loyalis Mulyono akan terus bekerja untuk mendiskreditkan presiden di mata rakyatnya.

Menurut Amien Rais, menyebut kalau Mulyono memang ingin membuat Pemerintahan Prabowo gagal agar Fufufafa anaknya jadi Presiden selanjutnya. Dia menilai, masih cawe-cawenya Mulyono karena ada target besar yang ingin dicapainya. "Kita punya presiden baru (yang dilantik) 20 Oktober tahun lalu, Pak Prabowo, tapi Jokowi alias Mulyono masih saja cawe-cawe mau mengatur negeri," ujar Amien Rais seperti dikutip law-justice.co Senin (17/2/2025).

Cawe cawe Mulyono melalui orang orangnya di Kabinet Prabowo kiranya wajar wajar saja karena ia merasa berjasa menjadikan Prabowo Presiden dan hal ini diakui sendiri oleh Prabowo sebagaimana dinyatakan di HUT 17 Partai Gerindra. Lalu apakah memang orang orang “titipan” Mulyono di kabinet Prabowo tersebut memang membawa misi untuk menjaga kepentingan Mulyono dan gerombolannya ?