Angka Vaksin Lansia Rendah, Rekan Indonesia: Dinkes DKI Ngapain Aja?

law-justice.co - Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho akhirnya buka suara soal rendahnya angka vaksinasi lansia di wilayah DKI Jakarta. Hal ini, menurut Agung, tidak sejalan dengan gencarnya Gubernur DKI Anies Baswedan yang menargetkan 10 juta vaksinasi untuk warga DKI Jakarta.

Untuk diketahui, program vaksinasi Covid-19 akan segera memasuki tahap kedua menyusul hampir selesainya pemberian vaksinasi tahap pertama kepada para tenaga kesehatan. Salah satu kategori yang masuk di tahap kedua ini adalah warga lanjut usia (lansia).

Di DKI Jakarta, sejak 19 Maret sampai 30 Maret 2021, Pemprov DKI Jakarta juga sedang menjalankan program vaksinasi Covid-19 untuk lansia. Tercatat vaksinasi yang sudah terjadwal mencapai 316.589 NIK (Nomor Induk Kependudukan) Lansia DKI Jakarta.

Namun, dari 316.589 NIK Lansia DKI Jakarta, menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tingkat kepesertaanya masih rendah.

Selama dua hari pelaksanaan vaksinasi yang tercatat di Satu Data PeduliLindungi dan Pcare pada 19 Maret 2021, dari 34.074 NIK Lansia yang sudah terjadwal, hanya 8.809 lansia yang sudah vaksinasi atau hanya sebesar 25 persen dari lansia yang terjadwal. Sedangkan 75 persen lainnya enggan divaksin.

Sedangkan pada 20 Maret 2021 lebih rendah lagi. Dari 5.200 lansia yang sudah terjadwal hanya 33 lansia yang berhasil divaksinasi Covid-19.

Aplikasi Pcare vaksin Covid-19 sendiri merupakan bagian dari sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19. Pcare mendukung proses registrasi sasaran penerima vaksin, screening status kesehatan, serta mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi Covid-19.

Agung menilai, rendahnya minat lansia untuk mengikuti vaksinasi disebabkan oleh minimnya sosialisasi vaksinasi kepada warga. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI telah gagal dalam upaya promotif kesehatan terkait vaksin dan pelaksanaan vaksinasi bagi kaum lansia.

“Jadi bukan alasan faskesnya tidak dekat dengan domisili lansia. Bukan juga belum termanfaatkannya secara optimal alokasi vaksinasi di masing-masing faskes. Itu alasan pembenaran saja,” kata Agung melalui keterangan tertulis, Senin (22/3/2021).

Menurut Agung, DKI Jakarta yang memiliki luas 661,5 km² dengan fasilitas jalan yang memadai dan kendaraan yang bervariasi membuat jarak tempuh bukan kendala.

“Jarak sejauh apapun, jika kesadaran dan pemahaman warga DKI Jakarta jernih dan clear terkait pentingnya dan bermanfaatnya vaksin, pasti didatangi oleh warga dengan bersuka cita. Jadi yang lemah itu sosialisasinya,” ujar Agung.

Agung memaparkan, kegagalan Dinkes DKI dalam mensosialisasikan pentingnya vaksinasi Covid-19 bisa dilihat dalam pola sosialisasinya yang masih menggunakan cara “pokrol bambu”, yaitu dengan mengundang hanya ketua-ketua RT pada sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk lansia.

“Dan itu hanya oral, tanpa dibekali selebaran atau leaflet yang dapat dibagikan oleh ketua RT ke warga,” kata Agung.

Melihat kondisi tersebut, Agung pun mempertanyakan peran Kepala Dinkes DKI terkait tidak tersosialisasinya informasi pentingnya vaksinasi Covid-19.

“Jadi jelas sukses atau gagalnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tergantung sosialisasinya,” pungkas Agung.