Jakarta, law-justice.co - Deputi Isu dan Narasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana kembali menyoroti kebijakan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Khususnya saat pemerintah menghadapi dampak pandemik Covid-19, baik secara kesehatan maupun ekonomi.
Kata dia, terkadang, tumpang tindih kewenangan masih terjadi hingga saat ini.
Terbaru, pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa Indonesia 99,9 persen akan menghadapi resesi di bulan depan mendapat reaksi.
Menurut dia, ukan karena akurasi prediksi resesinya, tapi karena Mahfud bukan menteri yang kompeten membicarakan masalah ekonomi bangsa.
Dia pun menyindir bahwa di era Jokowi semua sudah serba terbalik. Sebab selain Mahfud, ada juga masalah ketahanan pangan yang seharusnya dilakukan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, justru dimandatkan ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Sementara Mentan Syahrul terlihat seperti sibuk mencampuri urusan Kementerian Kesehatan dengan menciptakan kalung anti corona.
“Yang ngomongin resesi Menkopolhukham. Yang ngurus pangan Menhan. Menko Perekonomian sibuk ngurus Omnibus Law. Mentan urus kalung anti covid dan ganja. Serba kebolik-balik zaman now,” kicaunya dalam akun Twitter pribadi, Minggu 30 Agustus 2020.
Yang ngomongin resesi Menkopolhukham. Yang ngurus pangan Menhan. Menko Perekonomian sibuk ngurus Omnibus Law. Mentan urus kalung anti covid dan ganja. Serba kebalik-balik zaman now https://t.co/FXNdA50lVT
— #RepublikDagelan (@panca66) August 30, 2020
Dalam pernyataannya, Mahfud memastikan bahwa resesi yang terjadi bukan berarti Indonesia akan mengalami krisis ekonomi. Bahkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memastikan resesi tidak berbahaya alias aman.
Resesi itu teknis sebenarnya, tidak berbahaya, aman. Resesi itu artinya pertumbuhan ekonomi itu minus atau di bawah 1 selama 2 kuartal berturut-turut," ucapnya.
“Resesi itu bukan krisis, beda resesi dengan krisis,” demikian Mahfud.