Rizal Ramli Janji Hapus UU Cipta Kerja Jika Jadi Presiden Tahun 2024
Ekonom senior Rizal Ramli berjanji akan menghapus omnibus law UU Cipta Kerja jika sukses menjadi Presiden pada Tahun 2024. Pasalnya, apa yang disebutkan oleh pemerintah terkait UU tersebut tak pernah terwujud.
Efek Omnibus Law UU Cipta Kerja terhadap Investasi Dipertanyakan
Pemerintah menjanjikan kehadiran Omnibus Law UU Cipta Kerja akan memberikan efek positif terhadap investasi asing di Indonesia. Kemudian, pengaruh lainnya adalah soal bertambahnya lapangan kerja.
Demo May Day, Serikat Buruh Tegas Minta MK Cabut UU Omnibus Law
Demo May Day, Serikat Buruh Tegas Minta MK Cabut UU Omnibus Law
2 Tuntutan Utama ASPEK Indonesia pada Aksi May Day 2021
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengajak seluruh pekerja, organisasi serikat pekerja dan rakyat Indonesia untuk terus melakukan perjuangan menuntut pembatalan omnibus law UU Cipta Kerja dan juga pengusutan kasus-kasus korupsi yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Dua tema besar inilah yang akan disuarakan oleh ASPEK Indonesia dalam memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2021.
Aktivis KAMI Syahganda Nainggolan Divonis 10 Bulan Penjara
Aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Syahganda Nainggolan divonis 10 bulan penjara dalam kasus penyebaran berita bohong terkait aksi demo tolak UU Omnibus Law. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya enam tahun penjara.
Jika Jadi Presiden, Rizal Ramli Janji Hapus Omnibus Law-Bebaskan HRS
"Saya gak berandai-andai, tapi seandainya Rizal Ramli jadi pemimpin di Indonesia, hari pertama jadi Presiden, saya akan hapuskan UU Omnibus Law. Karena tanpa Omnibus Law kita bisa tingkatin ekonomi kok," kata Rizal Ramli.
Bacakan Pledoi, Syahganda Sentil Kemunduran Demokrasi & Kambing Hitam
Pengadilan Negeri Depok kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penyiaran berita bohong saat demo tolak UU Omnibus Law dengan terdakwa Syahganda Nainggolan. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaannya, Syahganda menyinggung kemunduran demokrasi dan rezim yang mencari kambing hitam.
Saksi Jaksa, Konglomerat Harijadi Sukamdani Minta Jumhur Dibebaskan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus dugaan ujaran kebohongan dengan terdakwa Mohammad Jumhur Hidayat pada Senin (22/3/2021) hari ini. Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, saksi Harijadi Sukamdani yang merupakan seorang pengusaha besar meminta terdawka Jumhur dibebaskan dari hukuman.
Kacau! Jokowi Keluarkan Limbah Batu Bara dari Kategori Berbahaya
Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memutuskan limbah batu bara tak termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun (B3) disebut sangat membahayakan masyarakat. Hal itu disampaikan pengamat lingkungan, karena akan berakibat bagi kondisi lingkungan.
Ahli Bahasa Nilai Cuitan Syahganda di Twitter Bukan Kebohongan
Pengadilan Negeri Depok kembali menggelar sidang lanjutan kasus terdakwa Syahganda Nainggolan. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli itu, Ahli Bahasa Reka Yudi Mahardika menilai tulisan Syahganda di Twitter terkait RUU Cipta Kerja yang menjadi salah satu dasar pihak kepolisian menangkapnya tak berisi kebohongan.