Jakarta, law-justice.co - PDI Perjuangan ikut menanggapi terkait adanya isu mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma"ruf.
Politikus PDIP, Darmadi Durianto menyebut, kinerja Komisaris Utama PT Pertamina masih belum bisa dianggap baik selama ini. Terelebih kata dia, penilaian didasarkan pada like or dislike atau emosional.
"Tugas komut hanya mengawasi sulit bisa menilai kinerja Ahok secara langsung di Pertamina. Sulit menilai prestasi Ahok secara detail bagus atau tidak. Mungkin banyaknya serangan ke Ahok dipicu oleh ulah pendukung militan Ahok yang selalu mengaitkan keberhasilan Pertama karena faktor Ahok, padahal keberhasilan satu perusahaan lebih disebabkan oleh Team Work dari Direksi," katanya seperti melansir wartaekonomi.co.id, Minggu 7 Juli 2020.
Selain itu dia juga menyarankan, agar sejumlah pihak yang khawatir jika Ahok masuk ke dalam kabinet Jokowi untuk fokus mengurusi kinerjanya sendiri ketimbang menghabiskan energi untuk seorang Ahok.
Kata dia, tidak fair jika hanya melihat kinerja Ajok dari kacamata politik praktis. Kewenangan Komut sangat terbatas.
"Ahok sulit bisa jadi menteri sesuai UU. Jadi enggak usah khawatir. UU kementerian no 39 tahun 2008 pasal 22 sudah jelas menegaskan itu. Kalau mau melihat kemampuan Ahok jadikan dia Dirut. Baru bisa dinilai secara objektif," cetusnya.
Sebelumnya, Hingga saat ini video kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja sejumlah menteri pada rapat internal kabinet yang digelar 18 Juni 2020 lalu masih menjadi pembicaraan hangat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah wacana Presiden Jokowi yang bakal segera melakukan reshuffle. Pasalnya hal itu sempat diucapkan langsung Jokowi dalam video tersebut.
Hal itu pun semakin mengundang pro kontra di tengah masyarakat. Prediksi-prediksi soal kemungkinan adanya perubahan susunan kabinet Indonesia Maju pun semakin kencang berembus.
Isu-isu perombakan sejumlah menteri dari posisinya saat ini bahkan menyebar kemana-mana. Di sosial media, isu itu semakin tak tertahan seiring video rapat yang dipublisikan.
Di WhatsApp grup misalnya, wacana soal susunan kabinet setelah reshuffle beredar luas. Entah dari mana sumbernya, yang jelas isu itu cukup menarik disimak.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah pergantian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Narasinya menyebutkan nama menteri yang diganti dan menteri yang menggantikannya.
Disebutkan jika Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menggantikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Nama lain yang menyita perhatian yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koperasi dan UKM.
Kemudian nama Nadiem Makarim dan Wishnutama tak lagi ada di deretan susunan itu.
Sejauh ini, isu itu memang belum bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan narasi yang beredar di WA Grup termasuk informasi bohong atau hoaks
Pasalnya, hingga saat ini jabatan Menteri BUMN secara resmi masih diemban oleh Erick Thohir. Sekretaris Presiden pun hingga Rabu 1 Juli 2020 belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perombakan atau resuffle kabinet Indonesia Maju.