Jakarta, law-justice.co - Tabrakan pandangan dan kebijakan di internal pemerintah pusat belakangan makin terlihat. Mirisnya, mis komunikasi antar kementerian di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo ini justru terlihat jelas saat Indonesia tengah dihadapkan dalam masalah virus corona atau Covid-19.
Menurut pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, adanya silang pendapat seperti yang terjadi antara Jubir presiden Fadjroel Rachman dan Mensesneg Pratikno mengenai mudik lebaran hingga rencana pembebasan napi korupsi antara Menkumham, Yasonna Laoly dan pihak KSP tak lepas dari masalah virus corona yang kini menjangkit tanah air.
"Sedari awal konsentrasi pemerintah adalah soal pemindahan ibukota, bukan kesiapan dalam penanganan pandemik covid-19. Pemerintah semula agak menyepelekan soal penyebaran virus corona yang begitu masif, sehingga kewalahan dalam soal logistik pengadaan alat pelindung diri, dan lain-lain," kata Igor, Minggu (5/4).
"Pemerintah terlihat kewalahan dalam masalah komunikasi kepada publik. Silang pendapat dan saling ralat antara pejabat negara merupakan fenomena khas pemerintahan Jokowi, terutama saat krisis," tegasnya.
Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini berpandangan, munculnya fenomena saling ralat pernyataan seperti yang terjadi antara jubir presiden dan Kemensesneg, serta Kemenkumham dan KSP adalah salah satu wujud semrawutnya komunikasi pemerintah.
"Ini kontraproduktif dan patut disayangkan. Masyarakat yang sudah bingung dengan dampak ekonomi keluarga, semakin bingung di rumah menyaksikan adanya komunikasi pejabat yang tidak sinkron satu sama lain, dan saling meralat. Ironis jika kegaduhan justru bersumber dari pemerintah sendiri," tandasnya. (rmol.id).