Jakarta, law-justice.co - Rencana untuk mengganti menteri atau reshuffle di Kbinet Indonesia Maju dibocorkan oleh pihak Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Adalah Donny Gahral Adian, Tenaga Ahli Utama KSP mengatakan untuk reshuffle ada kemungkinan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Namun, dia tak menjealskan alasannya. Berangkat dari pengalaman pada peruode pertam, kata Donny pada periode kedua ini pasti akan dilakukan oleh Jokowi.
"Ya kita lihat periode pertama ada reshuffle jadi periode kedua tak menutup kemungkinan," kata Donny Gahral Adian dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Meski begitu, Donny tidak bisa memastikan apakah perombakan kursi menteri itu benar-benar akan dilakukan Jokowi. Dia mengatakan, yang jelas segala kritik ke Istana akan menjadi baham evaluasi bagi presiden.
Presiden Jokowi akan melihat dan menilai apakah program-program yang dipimpin oleh para menterinya itu benar-benar tercapai atau hanya disampaikan saja.
"Tapi kan kita tak bisa mendahului bahwa Presiden akan me-reshuffle. Persoalan reshuffle, evaluasi, itu kita serahkan pada Presiden karena saya kira presiden akan menerima masukkan dengan seobjektif mungkin," kata Donny.
Dia memastikan bahwa presiden terus memantau evaluasi para menteri yang disampaikan berbagai pihak, baik itu berdasarkan laporan atau informasi di media sosial. Jokowi merupakan sosok pemimpin yang sangat terbuka terhadap berbagai opini.
Jokowi membaca dinamika di akar rumput. Donny melanjutkan, presiden juga turun ke lapangan untuk mendapat masukkan langsung.
"Tapi apa masukkannya, bagaimana dampaknya terhadap keputusan Presiden, itu kami tak tahu dan kami tak bisa mengatakan mana yang akan direshuffle, karena semua kembali pada Presiden sendiri," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyoroti beberapa menteri yang dianggap tidak bekerja maksimal selama 100 hari kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurut Effendi, terdapat beberapa menteri Jokowi yang perlu dievaluasi dari jabatannya.
Effendi menyoroti perlunya evaluasi kepada Menteri Keungan Sri Mulyani, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Wishutama, dan Mendikbud Nadiem Makarim. (bizlaw)