Jakarta, law-justice.co - Pengamat politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak pantas menjadi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pasalnya kata dia, ada ganjalan etika dan adiministrasi terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingat yang bersangkutan merupakan mantan narapidana penodaan agama.
"Sebaik apa pun dan seprestasi apa pun, Ahok tidak memenuhi kelayakan etika dan administratif. Negara harus menghormati itu, jangan sampai negara diatur secara subyektif, hanya karena persoalan personal," kata Dedi seperti melansir JPNN.com.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini juga melihat masih banyak tokoh lain yang bisa didorong menjadi pemimpin atau mengelola salah satu unit usaha di BUMN. Sementara wacana pemilihan Ahok merupakan dosa terburuk negara.
"Dilematis membincang Ahok, seolah negara ini kekurangan tokoh berintegritas tanpa kontroversi. Dari sisi administrasi maupun etika politik, jelas Ahok tak masuk kriteria pengisi jabatan publik, terlebih vital," jelas dia.
Selain punya catatan pidana, kata Dedi, Ahok juga kader partai politik. Karena itu, Dedi menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memilih kandidat lain.
"Semestinya itu saja cukup untuk memgambil kesimpulan layak atau tidak Ahok berada di jajaran BUMN," tegas Dedi.