Jakarta, law-justice.co - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera bakal mengajak berbagai elemen masyarakat untuk menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma`ruf Amin selama lima tahun ke depan.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, elemen masyarakat itu diantaranya, Presidium Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) hingga GNPF Ulama.
"Selama semuanya sesuai koridor konstitusi kita akan mengajak. Bukan cuma teman dengan FPI, GNPF ulama, bahkan kami sudah mulai dengan teman-teman lainnya juga," kata Mardani seperti melansir CNNIndonesia.com.
Untuk dikatahui, PA 212, GNPF Ulama, dan FPI merupakan salah satu kelompok organisasi Islam yang aktif mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 lalu. Usai pilpres, Prabowo sangat besar kemungkinan merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma`ruf.
Selain itu, Mardani mengaku akan mengajak elemen masyarakat sipil lainnya seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hingga masyarakat sipil seperti Konsorsium Kebijakan Publik.
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat sipil yang tumbuh di Indonesia merupakan aset bangsa yang harus dihargai eksistensinya dalam iklim demokrasi.
"Kalau kami di PKS akan mencoba membangun komunikasi sehingga kita miliki sinergi dan amplifikasi yang baik," kata dia.
Meski demikian, Mardani menyatakan bila PKS dan elemen masyarakat sipil menjadi pihak penyeimbang pemerintah dari sisi kuantitas memang masih lemah.
Akan tetapi, ia meyakini ada partai-partai yang bisa keluar dari barisan koalisi Jokowi apabila koalisi bertambah gemuk dan tak terkelola dengan baik. Mengingat selain Gerindra, Demokrat dan PAN juga masih berpeluang masuk kabinet Jokowi.
"Peluang satu persatu [parpol koalisi Jokowi] pindah ke oposisi ada juga. Karena itu buat kami yang penting sekarang ini cobalah bicara kebenaran maunya bersama tapi kalau ternyata sendirian ya kita berdoa dan memohon dukungan agar fungsi oposisi dapat berjalan efektif," kata Mardani.