Jakarta, law-justice.co - Pihak Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merasa tak lagi perlu berdialog dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk membahas ideologi organisasi masyarakat tersebut. Ini menyusul pernyataan juru bicara FPI, Slamet Maarif yang menyebut pihaknya siap berembuk dengan pemerintah jika FPI dianggap tak sesuai dengan ideologi Pancasila.
Tapi Moeldoko menganggap tak ada lagi yang perlu didiskusikan. Yang terpenting, organisasi tersebut mengikuti aturan pemerintah.
"Dialog? Sudah jelas, kan gitu. Nggak perlu ada dialog sepanjang, oke ikuti aturan mainnya, selesai semuanya. Apalagi yang perlu dialog?" kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (6/8/2019) seperti dilansir Detik.com.
Kecuali, FPI mengubah soal khilafah yang tercantum dalam AD/ART organisasi tersebut. Moeldoko mengatakan FPI harus mengubahnya. Jika sudah diubah, ia memastikan tak ada lagi persoalan yang menerpa FPI.
"Iya lah, nggak ada khilafah-khilafah itu," tegasnya.
"Ya harus ubah, kalau nggak ubah... Nah baru berdialog kalau mau mengubah. Kalau nggak mau mengubah apa yang perlu didialogkan. Jadi intinya tidak perlu dialog, tapi FPI mengubah, dengan sendirinya sudah selesai persoalannya," imbuh Moeldoko.
Sebelumnya, proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri hingga kini belum selesai. Satu hal yang jadi permasalahan yakni tentang AD/ART FPI yang menyinggung soal khilafah.
Satu hal lagi yang diminta Moeldoko ke FPI, yakni tidak mengembangkan ideologi lain di Indonesia. Menurutnya, permasalahan FPI akan selesai jika ormas yang identik dengan Rizieq Syihab itu mendeklarasikan Pancasila sebagai ideologi.
"Ya saya pikir itulah, jangan mengembangkan ideologi lain, sudah itu prinsipnya. Dengan tegas FPI, `oke ideologi saya Pancasila`, selesai. `Perilaku-perilaku Pancasila`, selesai, kan gitu. Apalagi yang perlu didialogkan? Nggak ada yang didialogkan," papar mantan panglima TNI tersebut.