Kalsel Sediakan Lahan 300.000 Hektar untuk Ibukota Baru

Banjarmasin, law-justice.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektare bilamana terpilih menjadi Ibu Kota baru Indonesia.

"Beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke Kalsel, tepatnya ke Tanah Bumbu. Nah, di sana Pak Presiden bertanya, adakah tanah 300,000 hektare? Karena Kalsel dipersiapkan sebagai salah satu alternatif Ibu Kota baru, dengan tegas saya katakan ada. Kalsel bisa siapkan,” ujar Gubernur Kalsel Syahbirin Noor, Senin (15/7/2019).

Baca juga : Hajar Rival Sekota, Arsenal Kian Kokoh Di Puncak Klasemen Liga Inggris

Melansir dari Kompas.com, Kalsel termasuk lokasi yang paling strategis menurut kajian dari kajian Kementerian PPN/Bappenas. Dari tiga provinsi yang digadang-gadang menjadi Ibu Kota baru, secara geografis Kalsel paling tepat karena berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan.

Selain tersedianya lahan, Kalsel juga memiliki infrastruktur. Salah satunya Bandara Internasional Syamsuddin Noor yang saat ini tengah digenjot pembangunannya, serta empat bandara pendukung yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Baca juga : Bulan Depan, Erick Thohir Bakal Rombak Direksi-Komisaris 12 BUMN

"Kita berharap memenuhi semua kriteria-kriteria yang menjadi standar dan penilaian dari para pengambil kebijakan. Kita pun berupaya semaksimal mungkin menyiapkan seluruh kebutuhan untuk menjadi Ibu Kota Negara," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementrian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata mengatakan, banyak aspek yang akan menjadi penilaian untuk ditunjuk menjadi Ibu Kota baru. Salah satunya aspek sosial budaya, di mana nantinya diperkirakan akan ada eksodus aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga : Nasib Tragis BUMN Farmasi Indofarma

"Dari sisi sosial budaya, Pak Gubernur tadi sudah menyebutkan, ini sebenarnya sangat penting, karena apa? Kebayang enggak ASN akan pindah sebanyak 870.000 orang. Inikan menyangkut aspek sosial budaya," jelasnya.

Rudy, menambahkan, di antara tiga provinsi ini semuanya berpeluang, tinggal menunggu keputusan dari Presiden Jokowi.