Tenangkan Sipil, Dewan Militer Sudan Cabut Pembatasan Media

law-justice.co - Untuk menenangkan massa sipil yang berdemo berhari-hari, Dewan Peralihan Militer, yang memerintah di Sudan, mencabut pembatasan atas media, kata Kementerian Penerangan Sudan di dalam satu pernyataan pada Ahad (14/4).

Tindakan tersebut dilakukan beberapa hari setelah penggulingan Omar Al-Bashir, yang lama menjadi presiden, dan kekuasaan diambil-alih oleh Dewan Militer, yang menjanjikan masa peralihan dua-tahun sebelum pemilihan umum.

Baca juga : Menyoal Lobi Politik Duet Anies-Imin, Arah PKB hingga Kudeta Gus Dur

Pernyataan itu menegaskan bahwa wartawan dan kantor media internasional yang diblokir akan diperkenankan melanjutkan pekerjaan serta diakhirinya sensor atas surat kabar dan media lokal.

Secara terpisah, konsultasi kedua guna membahas pembentukan pemerintah baru dijadwalkan diadakan pada Ahad, kata beberapa sumber dari kelompok oposisi kepada Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.

Baca juga : Cak Imin Blak-blakan Soal Intrik Kudeta PKB usai Gus Dur

Partai oposisi dijadwalkan mengajukan daftar nama orang yang akan ikut dalam Dewan Peralihan --yang akan dibentuk antara militer dan oposisi, kata beberapa sumber yang tak disebutkan jatidiri mereka.

Sebagaimana yang dilansir dari Antara, aliansi oposisi Perubahan dan Kebebasan telah berkeras agar Dewan Militer membubarkan partai yang memerintah, organ keamanan, dan milisi pemerintah sebagai langkah utama bagi pembubaran "negara dalam negara" Sudan.

Baca juga : Ada yang Disebut Kanibal, Ini 5 Diktator Afrika yang Terkenal Beringas