Jakarta, - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah sejumlah pejabat dan mantan pejabat Polri dikaitkan dengan perkara tersebut.
Perkembangan ini tidak hanya memunculkan persoalan hukum, tetapi juga membuka pertanyaan mengenai konfigurasi kekuasaan dan jejaring pengaruh di tubuh institusi keamanan.
Di tengah bergulirnya kasus tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mulai melakukan penataan internal Polri melalui mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah.
Langkah ini memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perubahan peta kepemimpinan, termasuk terkait pengaruh kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kerap disebut sebagai “Geng Solo”.
Istilah tersebut merujuk pada kelompok yang dikaitkan dengan kedekatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu perkembangan terbaru adalah penarikan dua jenderal dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP), yakni Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan.
Keduanya disebut memiliki kedekatan dengan Listyo Sigit dan termasuk dalam daftar 25 perwira tinggi serta perwira menengah yang mengalami mutasi maupun promosi jabatan berdasarkan keputusan Kapolri.
Rangkaian mutasi itu memunculkan pertanyaan mengenai arah penataan internal Polri. Apakah perubahan jabatan tersebut sebatas rotasi dan penyegaran organisasi yang lazim dilakukan, atau merupakan bagian dari upaya mengubah peta pengaruh di tubuh Korps Bhayangkara setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden?
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan masa kepemimpinan Listyo Sigit yang berlangsung hampir enam tahun. Selama periode itu, muncul dugaan bahwa sejumlah posisi strategis di Polri ditempati oleh perwira yang memiliki kedekatan dengannya.
Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri pun memunculkan kemungkinan penataan ulang jejaring pejabat yang terbentuk selama masa kepemimpinannya.
Dinamika Penataan Kepemimpinan di Tubuh TNI
Wacana penataan ulang jejaring pengaruh di institusi keamanan tidak hanya mengarah ke Polri, tetapi juga merambah ke tubuh TNI. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, posisi Panglima TNI masih dijabat Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Belum adanya pergantian pucuk pimpinan militer tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan evaluasi terhadap konfigurasi kepemimpinan dan jejaring pengaruh di lingkungan TNI.
Meski sama-sama berasal dari matra TNI Angkatan Darat, perjalanan karier Agus Subiyanto juga memperlihatkan sejumlah persinggungan dengan Jokowi, baik ketika masih menjabat kepala daerah maupun presiden. Agus pernah menjabat Komandan Kodim 0735/Surakarta dengan pangkat letnan kolonel hingga 2011. Pada periode tersebut, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta untuk masa jabatan 2005-2012.
Agus kemudian menjabat Komandan Korem 061/Suryakencana pada Maret 2020. Wilayah teritorial Korem tersebut mencakup kawasan Bogor, tempat Istana Bogor berada dan menjadi salah satu tempat tinggal Jokowi selama menjabat presiden. Pada November 2020, Agus dipercaya menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), menggantikan Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.
Rangkaian penugasan tersebut menjadi bagian dari rekam jejak karier Agus di sejumlah posisi yang bersinggungan dengan lingkungan pemerintahan Jokowi. Agus kemudian diangkat menjadi Panglima TNI pada masa pemerintahan Jokowi. Posisi itu masih dijabatnya di bawah pemerintahan Prabowo.
Selain posisi Panglima TNI, perhatian juga tertuju pada sejumlah perwira tinggi yang pernah bertugas sebagai ajudan Jokowi dan kini menduduki jabatan strategis di lingkungan militer maupun Kementerian Pertahanan. Riwayat penugasan mereka menjadi salah satu aspek yang disorot dalam pembahasan mengenai keberlanjutan jejaring pejabat dari pemerintahan sebelumnya.
Jejak Eks Ajudan Jokowi di TNI
Sejumlah perwira tinggi TNI yang pernah menjadi ajudan Jokowi antara lain Letjen TNI Mohammad Fadjar, Letjen TNI Tri Budi Utomo, Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Mayjen TNI Achiruddin Darojat. Setelah bertugas di lingkungan kepresidenan, keempatnya menempati sejumlah posisi strategis di tubuh TNI maupun Kementerian Pertahanan.
Dalam mutasi terbaru, keempat perwira tersebut mengalami pergeseran jabatan. Meski tidak lagi menempati posisi sebelumnya, mereka masih berada di sejumlah jabatan penting dalam struktur pertahanan.
Mohammad Fadjar bergeser dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sementara itu, Tri Budi Utomo meninggalkan posisi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) untuk menjabat Wakil KSAD.
Adapun Rudy Saladin dimutasi dari Pangdam V/Brawijaya menjadi Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Wadansesko TNI). Sementara Achiruddin Darojat bergeser dari Pangdam IV/Diponegoro menjadi Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI (Wakaster TNI).
Wacana Pergantian Panglima TNI Mengemuka
Di tengah mutasi sejumlah perwira tinggi dan pembahasan mengenai jejaring pengaruh di tubuh TNI, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) berisi nama calon Panglima TNI ke DPR. Jika kabar tersebut terkonfirmasi, proses pergantian pimpinan tertinggi militer akan memasuki tahap pembahasan di parlemen.
Namun, Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum memperoleh informasi mengenai adanya Surpres terkait pergantian Panglima TNI. Puan mengatakan akan mengecek kembali apakah surat dari Presiden tersebut sudah diterima pimpinan DPR.
"Ini memang juga baru pembukaan masa sidang. Jadi surat-surat yang masuk pun baru dalam tahap, apa namanya, pemeriksaan di tata usaha," kata Puan saat konferensi pers setelah rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menyatakan pimpinan DPR akan menyampaikan informasi apabila surat tersebut telah diterima. Ia juga mengatakan bahwa hingga saat itu belum ada Surpres mengenai pengajuan calon Panglima TNI yang diterimanya.
"Jadi baru hari ini akan masuk ke pimpinan," ujar dia.
Di tengah belum adanya kepastian mengenai surat tersebut, nama KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mulai disebut sebagai salah satu kandidat pengganti Agus Subiyanto. Namun, kabar mengenai Tandyo sebagai calon Panglima TNI tersebut masih berupa spekulasi yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono juga belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kemungkinan pergantian Panglima TNI. Ia mengatakan Komisi I belum menerima Surpres terkait pengajuan calon Panglima TNI.
Dave pun meminta publik tidak berspekulasi mengenai nama yang akan diajukan Presiden, termasuk Tandyo Budi Revita. Menurut dia, proses pengajuan dan pembahasan di DPR perlu ditunggu hingga ada kepastian.
“Kita tunggu saja lah, daripada kita menduga-duga. Yang pasti siapa pun perwira-perwira tinggi TNI itu adalah perwira yang terbaik," tuturnya.