[INTRO]
Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah menghentikan ekspansi pembangkit listrik berbahan bakar fosil menyusul meningkatnya ancaman krisis iklim global. Organisasi lingkungan itu menilai rencana penambahan pembangkit gas dan batu bara justru memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, termasuk mengancam ekosistem pesisir dan ruang hidup masyarakat Bali.
Sebagai bagian dari kampanye tersebut, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai kreatif di Pelabuhan Benoa, Bali. Aktivis membentangkan spanduk berbentuk penyu di atas laut, tepat di hadapan fasilitas LNG Floating Storage Regasification Unit (FSRU), dengan pesan No Fossil Gas in Paradise. Aksi itu sekaligus menyasar kebijakan energi pemerintah Indonesia yang dinilai masih memberikan ruang besar bagi ekspansi energi fosil. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah masih merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru berkapasitas hingga 6 gigawatt (GW) dan ekspansi pembangkit gas sebesar 10,3 GW.
Desakan tersebut disampaikan Greenpeace Indonesia di tengah perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki. PBB memperingatkan dunia telah memasuki era baru krisis iklim, dengan suhu bumi diperkirakan melampaui ambang batas kenaikan 1,5 derajat Celsius. Ancaman cuaca ekstrem juga diperkirakan semakin berat akibat kombinasi fenomena El Nino kuat dan pemanasan global yang dipicu aktivitas manusia.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengatakan krisis iklim semakin memperburuk bencana di berbagai wilayah dunia. Menurut dia, penggunaan bahan bakar fosil menjadi salah satu pemicu utama krisis tersebut sekaligus menimbulkan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi. "Kita menyaksikan bagaimana krisis iklim telah mendatangkan berbagai bencana yang makin menguat dan memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Semua bencana iklim ini dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil," ujar Iqbal dalam pernyataan tertulis yang diterima Ahad (15/11).
Ia mendesak para pemimpin dunia menyediakan peta jalan yang jelas dan kredibel untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil. Komitmen tersebut, menurut dia, harus diwujudkan melalui percepatan transisi energi yang adil, teratur, dan merata.
Laporan terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) bersama Greenpeace Indonesia mengungkapkan sistem ketenagalistrikan nasional mengalami kondisi carbon lock-in. Situasi ini terjadi ketika tata kelola dan infrastruktur kelistrikan secara struktural masih memprioritaskan bahan bakar fosil sehingga menghambat peralihan menuju energi bersih.
Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, menilai penambahan kapasitas pembangkit fosil bertentangan dengan komitmen transisi energi pemerintah. "Jika pemerintah Indonesia serius untuk melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangunan pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listriknya. Penambahan pembangkit fosil baru akan mendorong Indonesia dalam jeratan fosil yang lebih lama," kata Yuyun.
Menurut Greenpeace, dampak ekspansi energi fosil juga mengancam kawasan pesisir Bali. Pemerintah merencanakan penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 1.550 megawatt (MW), yang akan didukung pembangunan FSRU baru di Serangan dengan kapasitas penyimpanan 145.000 meter kubik.
Rencana pembangunan fasilitas tersebut telah mendapat penolakan masyarakat adat Desa Serangan dan Desa Intaran. Mereka khawatir proyek itu mempersempit ruang tangkap nelayan serta mengganggu ekosistem pesisir. Yuyun mengatakan penambahan fasilitas LNG di selatan Bali berpotensi merusak ekosistem mangrove dan habitat penyu, selain mempersempit wilayah tangkap nelayan. Greenpeace meminta pemerintah menghentikan rencana ekspansi gas fosil dan mengalihkan investasi ke energi terbarukan.
Greenpeace juga mengingatkan pembangkit gas tidak hanya menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2), tetapi juga berkaitan dengan pelepasan metana sepanjang rantai pasok LNG, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Metana memiliki daya pemanasan sekitar 86 kali lebih kuat dibandingkan CO2 dalam periode 20 tahun setelah dilepaskan ke atmosfer.
Padahal, Bali memiliki potensi energi surya yang diperkirakan mencapai 3,3 hingga 10,9 GW. Potensi tersebut dinilai cukup besar untuk menjadi landasan pengembangan energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gas fosil. "Potensi energi surya di Bali mencapai 3,3-10,9 GW. Dengan potensi sebesar itu, pembangunan pembangkit listrik berbasis gas fosil seharusnya tidak lagi menjadi pilihan," ujar Yuyun.
Pada Agustus 2026, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp di Bali. Namun, Greenpeace menilai program tersebut belum didukung keterbukaan regulasi dan rencana implementasi yang terperinci. Greenpeace memperingatkan target PLTS tersebut berisiko tidak optimal apabila sistem ketenagalistrikan nasional masih terkunci pada infrastruktur dan kepentingan energi fosil. Karena itu, pengembangan energi surya harus diikuti perubahan kebijakan kelistrikan secara menyeluruh, termasuk penghentian ekspansi pembangkit fosil.
Dalam forum COP31, rancangan keputusan yang dibahas pada pekan pertama negosiasi turut memuat usulan transisi dari bahan bakar fosil dalam sistem energi. Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia mendukung arah kesepakatan tersebut melalui percepatan transisi energi yang adil dan merata. Organisasi lingkungan itu juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan pendanaan publik yang memadai, mendorong tanggung jawab korporasi penghasil emisi besar dalam membiayai transisi energi, serta menghentikan promosi teknologi yang dinilai berisiko mengalihkan perhatian dari pengurangan emisi, termasuk carbon capture, utilisation and storage (CCUS).