Ada yang janggal saat ICW mengecek portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), guna melihat realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023 sampai 2026.
Melalui portal yang dapat diakses secara terbuka itu, ICW menemukan dua kementerian yang mengalokasikan dana sebesar Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.
Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengontrak 5 paket pengadaan pada tahun 2024. Kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengontrak 3 paket pengadaan pada 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok milik Raffi Ahmad maupun Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim menjelaskan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad. Merujuk pada dokumen korporasi, PT Rans Entertainmen Indonesia memegang 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.
Selain itu, Raffi juga memegang 0,9 persen saham Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris. Berdasarkan temuan ini, ICW menyoroti permasalahan krusial.
#1 Tarif fantastis untuk sewa jasa influencer Raffi Ahmad
ICW menilai pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan standar kebijakan efisiensi anggaran dengan menyalurkan dana sebesar Rp14,7 miliar untuk menyewa jasa influencer.
Padahal, Presiden Prabowo telah menginstruksikan sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis untuk menghemat anggaran besar-besaran, bahkan meminta pemerintah daerah maupun desa agar mengencangkan ikat pinggang.
“Alih-alih memberi teladan, KKP pada tahun 2025 mengontrak dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP menambah satu paket lagi senilai Rp3,6 miliar sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar. Alhasil, beban daerah kian berat pada 2026,” tutur Azhim.
Sementara, besaran biaya penayangan di fitur Instagram story (@raffinagita1717) saja angkanya disinyalir sampai Rp575,7 juta. Angka itu lebih besar daripada alokasi dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026.
#2 Hasilnya tidak transparan
ICW juga menilai kementerian tidak punya ukuran manfaat yang transparan usai menggunakan pajak rakyat untuk menyewa jasa influencer di perusahaan Raffi Ahmad. Padahal, baik Kemendikbudristek maupun KKP telah memiliki unit kehumasan resmi.
“Dalam paket pengadaan Kemendikbudristek, misalnya, komponen terbesar justru dialokasikan untuk pengadaan menghadirkan seseorang dalam sebuah acara senilai Rp2.521.329.200. Untuk apa uang publik sebesar itu hanya digunakan untuk menghadirkan orang dalam acara?” ujar Azhim.
#3 Influencer jangan dijadikan alat propaganda
ICW menegaskan pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah. Uang pajak, kata ICW, bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer.
Apalagi, baru-baru ini nama Raffi Ahmad terlibat kontroversi dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa popularitas figur publik tidak serta-merta mencerminkan kepercayaan masyarakat. ICW berujar kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi dengan uang pajak.
“Belanja ini semakin bermasalah mengingat figur populer tersebut memegang jabatan publik,” ujar Azhim.
ICW mencatat, PT Rans Animasi Indonesia yang dibentuk pada 15 April 2020 sebelumnya tidak terdeteksi mempunyai rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah. Setelah pelantikan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, barulah Setelah pelantikan KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad.
“Kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian
dalam periode pemerintahan yang sama,” jelas Azhim.
#4 Sewa jasa influencer Raffi Ahmad untuk habiskan anggaran?
Selain itu, ICW juga menyoroti paket pengadaan di Kemendikbudristek yang menggunakan mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paketnya mencantumkan
langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
“Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis. Dengan demikian, meskipun dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka,” jelas Azhim.
Oleh karena itu, ICW menegaskan pengadaan barang atau jasa seharusnya berangkat dari kebutuhan yang jelas, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia.
“Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran,” jelas ICW.