Gara-gara Surat Edaran Kapolri Soal UU ITE, Kasus Novel Akan Dimediasi
Polri langsung menerapkan isi surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik atau UU ITE terhadap kasus Novel Baswedan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono.
Kapolri Terbitkan Surat Edaran soal UU ITE, Begini Isinya
Merespon perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penanganan perkara yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi elektornik atau UU ITE, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menerbitkan surat edaran (SE). Surat edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE ditandatangani Jumat (19/2).
Kapolri Terbitkan Telegram Laksanakan Tes Urine Semua Anggota Polri
"Pengawasan dan pembinaan dari atasan maupun rekan kerja dengan memperhatikan anggota yang mulai berperilaku negatif seperti malas apel, kinerja menurun, tidak memperhatikan penampilan, menutup diri terhadap lingkungan, emosional dan terjadi konflik rumah tangga," tutur Irjen Ferdy Sambo.
Kapolri Bentuk Polisi Dunia Maya, Nasib Kasus Abu Janda Bagaimana?
Namun, dia tak mau menjelaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang sudah berjalan atau ditangani kepolisian saat ini. Contoh kasus itu seperti laporan terhadap pegiat media sosial Abu Janda atau Permadi Arya.
Jadi Kabareskrim, Ini Rekam Jejak Komjen Agus, Pernah Garap Kasus Ahok
Tahun 2016, Agus menjadi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Di posisi inilah dirinya menangani kasus penghinaan Alquran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kapolri Tunjuk Komjen Agus Andrianto Jadi Kabareskrim Gantikan Dirinya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri pada Kamis (18/2/2021). Hal itu menyusul adanya sejumlah posisi yang kosong seperti Kabareskrim yang sebelumnya dijabatinya.
Kapolri Perintahkan Jajaran Usut Kasus KM 50 Sesuai Temuan Komnas HAM
Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajaran di bawahnya segera menyelesaikan kasus bentrok antara polisi dengan Laskar FPI di jalan tol Jakarta-Cikampek KM 50 yang terjadi pada Desember 2020.
Kapolri Akui Pasal Karet di UU ITE Sering Dipakai untuk Kriminaliasi
Desakan untuk merevisi pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) begitu gencar akhir-akhir ini. Bahkan, hal itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui bahwa pasal karet dalam UU ITE sering digunakan untuk mengkriminalisasi.
Banyak Warga saling Lapor, Jokowi Berikan Perintah Tegas ke Kapolri
Kritikan terhadap isi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah lama disampaikan oleh pakar hukum. Pasalnya, banyak pasal karet atau pasal yang multitafsir di dalamnya.
Begini Janji Kapolri Jenderal Sigit Terkait Kasus Hukum UU ITE
Banyaknya kasus yang terjerat dengan Pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara. Jenderal Sigit berjanji akan lebih selektif dalam penegakan hukum UU ITE dan mengupayakan restorative justice.