[INTRO]
Anggota Komisi V DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah memprioritaskan penyelesaian pembebasan lahan di kawasan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepastian status dan ketersediaan lahan dinilai menjadi syarat utama agar rencana pembangunan dan pengembangan kawasan tersebut dapat berjalan optimal.
Johan menegaskan, perencanaan pembangunan tidak akan berarti apabila persoalan pembebasan tanah belum diselesaikan. Karena itu, pemerintah diminta memastikan seluruh lahan yang dibutuhkan berstatus clear and clean sebelum melanjutkan rencana pembangunan lainnya.
“Perencanaan itu memang di atas kertas, tapi membangunnya di atas tanah. Jadi semua perencanaan yang bagus tadi catatannya adalah jika tanahnya clear and clean,” ujar Johan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jumat (13/11/2026).Johan juga menyoroti pernyataan pemerintah daerah yang menyatakan kesanggupannya menyelesaikan pembebasan lahan apabila memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan, perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak-pihak terkait telah disepakati sejak 2025 sehingga kebutuhan anggaran semestinya sudah diperhitungkan sejak awal.“Ini kan PKS-nya sudah 2025, Pak. Jangan pula kita bilang sekarang kalau pusat ngasih uang ke kita misalnya. Jadi lucu gitu, Pak,” tegasnya.Meski membuka peluang intervensi pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian persoalan, Johan menegaskan hal itu tidak boleh dimaknai sebagai pengalihan tanggung jawab pendanaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.“Kalau perlu intervensi pusat untuk menyelesaikan itu, kita selesaikan. Tapi jangan minta duit, karena itu kewenangan provinsi, kan begitu, Pak,” ungkap Johan.Ia menilai, ketidakpastian pembebasan lahan berpotensi menghambat rencana pengembangan kawasan Stasiun Padalarang yang diproyeksikan menjadi simpul konektivitas kereta cepat dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, termasuk Kota Baru Parahyangan dan Citatah.Padahal, pengembangan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut telah berjalan. Pada 2023, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menangani tiga ruas jalan beserta trotoar, yakni Jalan Raya Padalarang, Jalan Panaris, dan Jalan Gedong Lima, dengan total panjang sekitar 3,3 kilometer.Atas dasar itu, Johan berharap penyelesaian pembebasan lahan menjadi salah satu rekomendasi penting dalam hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI. Menurutnya, kepastian lahan harus menjadi prioritas agar pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan Stasiun Kereta Cepat Padalarang tidak terkendala persoalan administratif maupun pendanaan.