Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Indonesia mendapat rekomendasi dari Bank Dunia untuk meningkatkan standar kategori masyarakat yang tergolong miskin.
Hal ini dinilai penting untuk mendukung ambisi pemerintah dalam mengentas kemiskinan.
Dalam laporan Pathways Towards Economic Security Indonesia Poverty Assessment, Bank Dunia merekemondasikan pemerintah untuk meningkatkan garis kemiskinan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) menjadi 3,20 dollar AS.
Rekomendasi itu lebih tinggi sekitar 1,20 dollar AS dari standar garis kemiskinan PPP yang diberlakukan pemerintah saat ini, yaitu 1,90 dollar AS per hari.
"Mengingat pembangunan dan ambisi Indonesia, definisi kemiskinan yang lebih luas, misalnya di sekitar garis kemiskinan 3,20 dollar AS akan lebih memadai," tulis laporan tersebut, dikutip Senin (15/5/2023)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menyambut baik rekomendasi tersebut. Namun demikian, jika standar garis kemiskinan ditingkatkan, maka jumlah masyarakat Indonesia yang masuk ke kategori miskin akan melonjak.
"Ibu Satu (Direktur Bank Dunia untuk Indonesia) mengatakan, Anda bisa mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0 tapi angka kemiskinan anda 1,9 dollar AS. Anda harus menggunakan 3 dollar AS," kata dia. "Dan ketika dinaikkan menjadi 3 dollar AS, mendadak 40 persen orang menjadi miskin," tambah Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu menilai, wilayah-wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda. Dengan demikian, pengeluaran masyarakat tidak bisa disamaratakan. Ia pun menceritakan, ketika dirinya berkunjung ke kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah, ia bisa mendapatkan makanan dengan harga yang lebih murah dibanding di Jakarta. Ini menjadi contoh nyata perbedaan strukkur harga antar wilayah.
"Ini di Semarang masih kota besar. Jika anda turun ke level yang lebih rendah, anda akan menemukan yang lebih murah," kata dia.
Dengan standar garis kemiskinan yang ada saat ini, Sri Mulyani menegaskan pemerintah terus berupaya mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Bahkan, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen pada akhir 2024.
"Harapannya pada akhir 2024 progres menghapus kemiskinan ekstrem dapat tercapai. Saya pikir ada optimisme di kita," ucap Sri Mulyani.